REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan negaranya enggan terburu-buru mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan. Kendati demikian, dia mengakui ada keterlibatan bertahap antara Ankara dan Taliban.

Cavusoglu mengungkapkan, Turki memang tak bisa tinggal diam atas apa pun yang terjadi di Afghanistan. “Selain ikatan sejarah kita, kita memiliki nenek moyang yang sama, investasi dan kehadiran di banyak bidang. Terorisme, migrasi, dan ancaman narkoba harus dihilangkan dari sumbernya, keruntuhan ekonomi serta krisis kemanusiaan harus dicegah,” ujarnya saat berbicara di Komite Perencanaan dan Anggaran Majelis Nasional Agung Turki pada Kamis (4/11), dikutip Daily Sabah.

Dia menyinggung tentang krisis yang kini sedang dihadapi Afghanistan. Menurutnya, jika tak dikelola, dampak dari krisis tersebut dapat merambat dan mempengaruhi siapa pun di kawasan. "Untuk alasan ini, kami mengikuti keterlibatan bertahap dengan Taliban, dukungan dalam masalah kemanusiaan dan diplomasi aktif di arena internasional. Terlebih lagi, masyarakat internasional, secara umum, menerapkan kebijakan keterlibatan bertahap dengan Taliban. Kami tidak terburu-buru, kami mengikuti praktik di lapangan,” kata Cavusoglu.

Cavusoglu mengungkapkan, ketika ia bertemu wakil menteri luar negeri dari pemerintahan sementara Taliban di Afghanistan, dia menekankan pentingnya membangun pemerintahan yang inklusif dan representatif untuk stabilitas permanen. Bulan lalu, delegasi tingkat tinggi Taliban yang dipimpin Amir Khan Mutaqqi selaku menteri luar negeri mengunjungi Turki.

Mereka bertemu dan menjalin dialog dengan pejabat-pejabat tinggi Turki. Itu menandai kontak tingkat tinggi pertama antara Turki dan pemerintahan Taliban. “Mereka meminta kami untuk bantuan kemanusiaan dan kelanjutan investasi di sana,” kata Cavusoglu mengomentari pertemuan tersebut.

Taliban telah berulang kali menyerukan komunitas internasional untuk mengakui pemerintahan mereka. Taliban memperingatkan, melemahnya pemerintahan mereka dapat mempengaruhi keamanan dan memicu eksodus migrasi lebih besar dari Afghanistan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika