REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Stunting merupakan masalah kesehatan yang masih terjadi di Indonesia. Walau demikian, pemerintahan Presiden Joko Widodo terus menggenjot berbagai program guna mengatasi stunting.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr (HC) dr Hasto Wardoyo Sp OG (K) menjelaskan stunting merupakan sebuah kondisi gagal pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak.
"Diantara penyebabnya ialah kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)," kata Hasto dalam paparannya.
Dokter Hasto menjelaskan stunting memiliki dampak jangka panjang yang sangat terkait dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini mencakup rendahnya kecerdasan dan meningkatnya resiko penyakit tidak menular dimana akan berpengaruh terhadap dirinya dan dua generasi berikutnya.
"Stunting juga bisa terjadi pada usia dewasa," ujar Hasto.
Dokter Hasto juga mengungkapkan Indonesia masih memiliki angka prevalensi stunting yang tinggi, yaitu 27,67 persen. Angka tersebut masih berada di atas standar yang ditoleransi oleh WHO yaitu di bawah 20 persen. Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan karena pada tahun 2030-2040 Indonesia memasuki periode bonus demografi.
"Periode ini hanya akan benar-benar menjadi keuntungan jika penduduk usia produktifnya berkualitas," ucap dokter Hasto.
Oleh karena itu, dokter Hasto menyatakan upaya penurunan stunting menjadi fokus perhatian pemerintahan Presiden Jokowi. Harapannya angka stunting dapat terus ditekan.
"Angka prevalensinya ditargetkan dapat diturunkan menjadi 14 persen di tahun 2024," tutur dokter Hasto.