REPUBLIKA.CO.ID, JOHANNESBURG -- Afrika Selatan mengatakan, penerapan larangan perjalanan karena temuan varian Covid-19 baru-baru ini tidak dapat dibenarkan. Sebelumnya, Inggris melarang penerbangan dari sejumlah negara di Benua Afrika bagian selatan dan langkah mereka diikuti oleh negara-negara lain.

Menteri Kesehatan Joe Phaahla, dalam konferensi pers pada Jumat (26/11), mengatakan, Afrika Selatan bertindak secara terbuka dan larangan perjalanan menerobos norma dan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menggelar rapat darurat soal varian tersebut. Para ilmuwan sejauh ini baru menemukan sedikit temuan varian B11529, terutama di Afsel kemudian di Botswana, Hong Kong dan Israel. 

Namun, mereka khawatir dengan banyaknya mutasi yang dapat membantu virus menghindari respons imun tubuh dan membuatnya lebih menular. Menurut kementerian luar negeri, Afrika Selatan akan berbicara dengan Inggris untuk membujuk mereka agar mempertimbangkan larangan tersebut. Presiden Cyril Ramaphosa juga akan menggelar rapat dewan penasihat pada Minggu untuk memperhitungkan bukti tentang varian tersebut.

"Kerugian yang akan dialami oleh industri pariwisata dan bisnis dari kedua negara segera menjadi kekhawatiran kami," kata Menteri Luar Negeri Afsel Naledi Pandor lewat pernyataan.

Salah satu ahli epidemiologi terkemuka Afsel, Salim Abdool Karim, mengatakan, varian baru itu "penting dihadapi secara global" merujuk pada varian Delta yang telah menyebar ke 53 negara dalam waktu tiga pekan setelah ditemukan. "Jadi, penutupan perbatasan tidak terlalu membantu... Kami mesti menemukan solusi untuk varian ini bersama-sama. Dan bagian dari solusi itu adalah tidak bertindak berlebihan," katanya kepada Reuters saat wawancara.

Ia juga menyebutkan bahwa larangan perjalanan oleh Inggris sebagai "reaksi panik" dapat dipahami.

Ikuti Whatsapp Channel Republika