REPUBLIKA.CO.ID, DEN HAAG -- Pengadilan banding Belanda pada Selasa (7/12) menguatkan keputusan pengadilan yang lebih rendah untuk membatalkan kasus perdata terhadap Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz dan mantan komandan angkatan udara Amir Eshel. Keduanya menghadapi tuntutan atas peran dalam serangan udara mematikan 2014.
Pengadilan Distrik Den Haag memutuskan pada Januari 2020 bahwa kasus terhadap keduanya tidak dapat dilanjutkan karena orang-orang tersebut memiliki kekebalan fungsional dari yurisdiksi. Pengadilan Banding mengatakan pengadilan yang lebih rendah berhak memutuskan Gantz yang adalah kepala staf militer pada saat serangan udara dan Eshel memiliki kekebalan.
Mereka dinilai menjalankan kebijakan pemerintah Israel. Putusan tersebut dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung Belanda.
Kasus tersebut diajukan oleh Ismail Ziada yang kehilangan enam anggota keluarganya dalam serangan udara. Menurut pengacara, pria itu kehilangan anggota keluarganya akibat operasi militer Israel selama konflik Gaza 2014.
Pengacara Ziada, Liesbeth Zegveld, mengatakan para hakim telah mengambil interpretasi konservatif terhadap undang-undang tersebut. "Mereka memiliki ruang hukum untuk memutuskan secara berbeda yang menguntungkan kami, secara hukum, tetapi kemudian tidak ada preseden," katanya.
"Jadi mereka harus melakukan sesuatu yang tidak terlalu baru, tetapi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya," ujar Zegveld.
Ziada ingin pengadilan Belanda memerintahkan Gantz dan Eshel untuk membayar ganti rugi. Pengacaranya berpendapat orang-orang itu tidak memiliki kekebalan karena tindakan mereka merupakan kejahatan perang.
Menurut Ziada usai keputusan Pengadilan Banding Belanda, keputusan yang diberikan bertentangan dengan rasa keadilan. Dia mencap hakim sebagai pengecut atas keputusan mereka. "Sebuah pembantaian militer di Gaza. Pembantaian legal di Den Haag. Itu yang dirasakan," ujar Ziada.
Menanggapi keputusan pengadilan Belanda saat melakukan tur di perbatasan Gaza, Gantz mengatakan bangga dengan komandonya atas militer Israel. Dia mengklaim mematuhi nilai-nilai dan hak asasi manusia serta mematuhi hukum internasional dengan tujuan nyata untuk melindungi warga Israel.
Wakil jaksa agung Israel, Roy Schondorf, menyambut baik keputusan Pengadilan Banding Belanda. "Pengadilan banding mengakui kekebalan mereka dari penuntutan sipil untuk kegiatan anti-teror dalam kerangka operasi ‘pelindung.’ Ini adalah preseden hukum yang sangat penting yang melindungi semua komandan IDF (militer Israel) dari upaya serupa," ujarnya.
Kementerian Kehakiman Israel mengatakan kepada pengadilan sebelum keputusan 2020 bahwa penyelidikan internal militer Israel menentukan serangan udara itu telah menewaskan empat milisi yang bersembunyi di rumah itu. Dikatakan serangan itu diizinkan di bawah hukum internasional. Hamas mengakui bahwa dua anggotanya berada di gedung itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika