REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- PT Bank Syariah Indonesia Tbk mencatat pembiayaan UMKM sebesar Rp 37,33 triliun pada September 2021. Adapun realisasi ini sebesar 22,9 persen dari total pembiayaan perusahaan.

Chief Economist Bank Syariah Indonesia Banjaran Surya mengatakan, kontribusi pembiayaan syariah telah masuk ke seluruh sektor utama perekonomian selama pandemi Covid-19. Termasuk juga program pemulihan ekonomi nasional, baik program pembiayaan bersubsidi, bantuan sosial, termasuk pembiayaan UMKM yang sekarang rasionya mendekati 23 persen dari total pembiayaan BSI.

Dia merinci, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 7,48 triliun atau sekitar seperlima dari total pembiayaan UMKM. Adapun penyaluran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahap I dan tahap II dengan penempatan dana masing-masing Rp 3 triliun.

"Kami telah melakukan leverage pada tahap I sehingga bisa mencapai Rp 8,6 triliun (2,8 kali) kepada 63.458 debitur, sedangkan tahap II sebesar Rp 4,5 triliun (1,5 kali) kepada 36.326 debitur," ucap Banjaran dalam webinar Core Indonesia, Rabu (15/12).

Kemudian realisasi pembiayaan setiap sektor terdiri dari perdagangan besar dan eceran sebesar Rp 14,72 triliun; konstruksi sebesar Rp 13,74 triliun; industri pengolahan sebesar Rp 9,75 triliun; pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar Rp 8,62 triliun; transportasi, pergudangan, dan komunikasi sebesar Rp 4,64 triliun; sektor riil lainnya sebesar Rp 26,23 triliun. 

Tahun ini, BSI juga mengembangkan beberapa program kemitraan pengembangan dan pembiayaan UMKM antara lain platform digital untuk UMKM go digital Shopee, peternak ikan ekosistem e-Fishery, serta mendukung pelaku usaha BBM ritel atau eceran seperti Pertashop dan Indostation.

Ke depan dia memproyeksi pada 2022 penyaluran pembiayaan BSI akan meningkat 7,25 persen, melanjutkan estimasi pertumbuhan 5,03 persen pada tahun ini. Hal ini didorong pemulihan permintaan sektor ritel, pemulihan industri manufaktur, dan dorongan ke industri halal dua sektor utama, yaitu halal food dan halal cosmetics. 

Terlebih, likuiditas BSI lewat penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) juga tengah didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal, pengembangan BSI Mobile, imbauan beberapa BUMN untuk menggunakan payroll melalui perbankan syariah, serta memperkuat sinergi dengan stakeholder ekonomi syariah mulai dari masjid sampai pesantren.

Ikuti Whatsapp Channel Republika