REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) melakukan pengawasan melekat dalam mewujudkan postur kepemimpinan Polri sesuai harapan. Terutama, menghilangkan budaya kepemimpinan yang keliru.
"Harapan saya adalah pimpinan yang melayani, bukan pemimpin yang dilayani," kata Listyo ketika memberikan arahan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Analisis dan Evaluasi Itwasum Polri di Yogyakarta, Jumat (17/12).
Listyo mengharapkan para kapolsek, kapolres, kapolda, dan lainnya mampu melaksanakan kepemimpinan sesuai dengan harapan. Mereka harus mampu memberikan pelayanan untuk bisa mencapai visi dan misi organisasi Polri.
Ia mencontohkan, seorang pemimpin harus sering turun ke lapangan agar memahami betul situasi yang terjadi di lapangan sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan. Terutama sekali pemimpin harus memahami anggotanya dan kesulitan yang dihadapinya. "Sehingga ketika memberikan tugas tidak keliru," ujar Listyo.
Pemahaman kepemimpinan yang diharapkan, kata Listyo, harus terus ditanamkan. Hal itu menjadi tugas Itwasum sebagai divisi pengawasan internal Polri. Peran Itwasum ibarat wasit dalam pertandingan sepak bola, membawa organisasi Polri berjalan sesuai dengan aturan dan di jalurnya sehingga menjadi harapan masyarakat.
Sebagai organisasi yang besar, Polri dengan personel yang banyak menghadapi tantangan tugas dengan berbagai dinamika pada era keterbukaan informasi publik. "Akhir-akhir ini banyak sekali muncul fenomena di media sosial, ini menjadi bagian dari yang harus dicermati," kata Listyo.
Fenomena yang dimaksud adalah munculnya tanda pagar (tagar/#) #PercumaLaporPolisi, kemudian tagar #1Hari1Oknum dan terbaru #NoViralNoJustice. Listyo mengatakan, fenomena itu menjadi bagian tugas jajaran Itwasun Polri untuk mengevaluasi apakah terjadi di sisi manajemen organisasi atau perilaku individu anggota Polri. "Ini harus diperbaiki," kata Kapolri.