REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG -- Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mendukung penuh investasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas besar yang direncanakan di wilayah FTZ Tanjungpinang, Kepri.

"Kita memfasilitasi segala hal yang menjadi kewenangan Pemprov Kepri terkait investasi PLTS ini," kata Ansar usai memimpin rapat pemaparan investasi pembangunan PLTS di Pulau Dompak, Senin (20/12).

Menurut Ansar, investasi PLTS kapasitas besar itu setidaknya melibatkan tiga perusahaan yaitu PT Pasir Panjang Nusantara yang merupakan perusahaan swasta nasional Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagai mitra lokal, main contractor, dan konsultan perizinan. Kemudian PT Eco Solar Energi yang merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai fasilitator teknologi, Independent Power Producer.  Serta PT Kemayan Bintan yang merupakan perusahaan swasta PMDN selaku pemilik lahan.

Ansar menyampaikan, karena peralihan energi fosil ke energi baru dan terbarukan sudah diumumkan oleh Presiden Jokowi, maka beberapa daerah sudah mulai menjajaki investasi pembangunan PLTS. Menurut dia, permasalahan lahan merupakan yang utama, karena investasi ini berdasarkan pemaparan para investor memerlukan lahan kurang lebih seluas 200 hektare.

Dia meminta seluruh pihak terkait bekerja secara simultan, seperti BPN agar dapat membantu mengurus masalah lahan agar lahan dapat dimanfaatkan secara maksimal. "Disnaker Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan untuk penyediaan tenaga kerja, dan persoalan perizinan akan kita fasilitasi," ujar dia.

Ansar yakin jika semua permasalahan dapat dicarikan jalan keluar secepatnya sehingga investasi ini dapat segera dilaksanakan di awal 2022 sebagai perwujudan pemulihan ekonomi dengan terserapnya tenaga kerja lokal. "Tahun depan kita fokus pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19," ungkap Ansar.