Raghav Paswan, seorang pedagang sayur dari Delhi timur memiliki dua orang anak yakni Vinita yang berusia 12 tahun dan Gita yang berusia 9 tahun. Namun, Vinita dan Gina sudah tidak bersekolah selama dua tahun terakhir karena pandemi.
Penghasilan Paswan yang tidak seberapa semakin merosot selama pandemi ini, sampai-sampai dia hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan makan keluarganya. Artinya, Paswan tidak memiliki cukup uang tersisa untuk menyekolahkan kedua anaknya.
Vinita dan Gina yang putus sekolah akhirnya mengambil pekerjaan sambilan dan mulai bekerja bersama orang tua mereka untuk mendukung keuangan keluarga.
"Tidak ada pilihan, dan saya putus sekolah karena keadaan di rumah. Saya tidak tahu kapan saya akan kembali (sekolah)," tutur Vinita kepada DW.
Hal ini tidak terjadi kepada keluarga Paswan saja. Diperkirakan jutaan anak di India, terutama dari keluarga miskin, telah putus sekolah selama dua tahun terakhir karena situasi darurat kesehatan COVID-19 dan krisis ekonomi yang diakibatkannya.
Jutaan orang terputus dari akses pendidikan
Sekolah-sekolah di seluruh India ditutup pada Maret tahun lalu untuk mengekang penyebaran virus corona.
Ada berbagai perkiraan mengenai berapa banyak anak yang terkena dampak akibat pandemi COVID-19. UNICEF memperkirakan bahwa penutupan sekolah mempengaruhi sekitar 250 juta anak di India.
Sebuah survei terhadap hampir 1.400 anak sekolah yang dilakukan oleh suatu organisasi pendidikan menemukan bahwa di daerah pedesaan, hanya 8% yang belajar daring secara teratur, 37% tidak belajar sama sekali, dan sekitar setengahnya tidak dapat membaca lebih dari beberapa kata. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua ingin sekolah dibuka kembali sesegera mungkin.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pendidikan Daerah Terpadu India angka putus sekolah di tingkat sekolah menengah mencapai 17%.
"Pertama, secara relatif, proporsi yang lebih tinggi dari anak-anak yang saat ini tidak terdaftar dalam kelompok usia yang lebih muda mungkin disebabkan oleh fakta bahwa orang tua menunggu sekolah dibuka dan ketakutan akan infeksi mereda sebelum mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah," Rukmini Banerji, CEO Yayasan Pendidikan Pratham, mengatakan kepada DW.
"Namun, untuk mengamati apakah peningkatan pendaftaran ini diterjemahkan menjadi kehadiran yang berkelanjutan, pengumpulan data yang tepat waktu akan diperlukan bersama dengan ketersediaan data kehadiran publik," tambah Banerji.
Kesenjangan digital memperburuk masalah
Dilaporkan anak perempuan sangat terpengaruh oleh penutupan sekolah. Menurut ringkasan kebijakan forum Hak Nasional atas Pendidikan, 10 juta anak perempuan berpotensi mengalami putus sekolah menengah.
Organisasi tersebut memperingatkan bahwa pandemi juga dapat berdampak secara tidak proporsional pada anak perempuan dengan menempatkan mereka pada risiko pernikahan dini, kehamilan dini, kemiskinan, perdagangan manusia, dan kekerasan.
Menurut UNESCO, durasi penutupan sekolah di India termasuk yang terlama di dunia.
Meskipun kegiatan belajar mengajar kemudian dilakukan secara daring, jutaan anak dari keluarga miskin tetap dirugikan karena mereka tidak memiliki akses ke perangkat digital dan internet. Anak-anak di daerah miskin yang bersekolah di sekolah reguler sebelum pandemi sering kali memiliki keluarga yang terlalu miskin untuk membeli ponsel atau perangkat digital lain yang diperlukan untuk belajar daring.
Kesenjangan digital ini pun memperburuk ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas pendidikan sekolah.
"Pendidikan daring bukanlah pilihan untuk semua karena hanya satu dari empat anak yang memiliki akses ke perangkat digital dan konektivitas internet. Sebelum COVID-19, hanya seperempat rumah tangga (24%) di India yang memiliki akses ke internet dan ada kesenjangan yang luas antara pedesaan-perkotaan dan gender," kata UNICEF dalam sebuah pernyataan pada bulan Maret.
Pemerintah berjanji turunkan angka putus sekolah
Ketika sekolah-sekolah mulai dibuka kembali secara bertahap, dilaporkan banyak anak yang tidak kembali. Pada saat yang sama, beberapa survei menunjukkan bahwa insiden pekerja anak melonjak, seperti halnya tingkat pernikahan anak.
"COVID dan penguncian terkait mengungkap beberapa kebenaran tentang kepedulian masyarakat dan negara terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak-anak secara keseluruhan, terutama masyarakat miskin dan terpinggirkan," Shantha Sinha, mantan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Hak Anak, mengatakan kepada DW .
"Biaya kelambanan sangat besar, menyebabkan pengingkaran hak dan ketidakadilan bagi anak-anak. Tidak diragukan lagi ada kebutuhan untuk memberikan perhatian khusus untuk menjadikan sekolah sebagai pusat kegiatan bagi anak-anak dan mengembalikan ritme sekolah," kata Sinha.
Sebelumnya pada bulan Desember, pemerintah mengumumkan bahwa mereka bertujuan untuk memastikan pendaftaran 100% anak-anak di sekolah-sekolah di seluruh India di tahun-tahun mendatang dan berjanji untuk menurunkan tingkat putus sekolah.
(rap/ha)
Ikuti Whatsapp Channel Republika