REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi X DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengkritisi guru penggerak yang lulus seleksi program pendidikan ini. Padahal, total guru di Tanah Air sekitar 3,5 juta dan mereka semua melaksanakan tugas yang mulia mendidik generasi bangsa.
Menurutnya, pemerintah ketika mengembangkan guru seharusnya tidak boleh ada tenaga pendidik tertentu yang ditinggalkan. "Tetapi sampai sekarang saja tidak sampai 10 ribu guru penggerak dan ini biayanya sangat mahal sekali. Sementara guru di Indonesia jumlahnya 3 jutaan dan kalau ditambah dari Kementerian Agama (Kemenag) sekitar 3,5 juta," ujarnya saat mengisi konferensi virtual PGRI Bertema Refleksi Akhir Tahun Pendidikan Nasional, Kamis (30/12).
Jadi, dia menambahkan, bukannya guru tidak mau berubah lebih baik. Persoalannya, dia melanjutkan, adalah negara hanya mendampingi sebagian guru dengan memberikan biaya, dana, pelatihan yang bagus. Padahal, dia melanjutkan, di saat yang bersamaan, semua guru di Indonesia telah melaksanakan tugas mulia yaitu mendidik pelajar.
Di sinilah, dia melanjutkan, tanggung jawab moral yang seharusnya dilihat. Jadi, masalahnya bukan cepat atau lambatnya perubahan tetapi bagaimana nilai keadilan tadi, bagaimana pemerintah menemukan solusi di tengah guru yang jumlahnya mencapai 3,5 juta. "Guru-guru itu bisa bersama maju bareng karena ada dimensi moral dalam setiap kebijakan pendidikan," katanya.
Sedangkan dalam konteks guru penggerak, dia menambahkan, hanya guru yang bagus yang ikut dalam program ini, sedangkan yang lain tertinggal. Jadi, pihaknya melihat terjadinya persoalan moral dan keadilan sosial pada guru.
