REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Perdana Menteri Kamboja sekaligus Ketua ASEAN Hun Sen. Pembicaraan ini membahas seputar isu pembangunan Myanmar.

Dalam unggahan kicauan melalui Twitter pada Rabu (5/1), Jokowi kembali menegaskan posisi Indonesia dalam isu Myanmar. Dia menyatakan pentingnya implementasi lima konsensus yang dihasilkan dalam pertemuan di Jakarta pada April tahun lalu.

"Kami membahas pembangunan di Myanmar. Saya tegaskan kembali posisi Indonesia tentang pentingnya implementasi 5-Point Concensus untuk mengembalikan demokrasi di Myanmar melalui dialog inklusif," ujar Jokowi melalui akun Twitter.

Jokowi mendesak Myanmar untuk memberikan tindakan untuk poin-poin yang sudah disepakati bersama, termasuk junta Myanmar Min Aung Hlaing. "Jika tidak ada kemajuan berarti dalam implementasi 5PC, Myanmar seharusnya hanya diwakili oleh tingkat non-politik pada pertemuan ASEAN," ujarnya merujuk pada singkatan lima poin yang telah disepakati.

Isi lima poin konsensus tersebut terdiri dari kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kemudian, dimulainya dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.

Poin berikutnya utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Terakhir, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.

Desember lalu, Hun Sen sempat menyatakan keinginannya sebagai Ketua ASEAN untuk melibatkan Myanmar dalam pertemuan-pertemuan ASEAN. Dia pun menyatakan ketertarikan untuk mengunjungi negara tersebut.