REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan penyelesaian masalah pembangunan hunian tetap untuk penyintas bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah harus segera diselesaikan. Wapres pun memberi waktu hingga akhir Februari agar persoalan lahan pembangunan hunian tetap khususnya di Tondo 2.

"Yang terkendala ini akan kita selesaikan secara cepat dengan alternatif pertama akan diselesaikan oleh gubernur dan wali Kota paling lambat akhir Februari," ujar Wapres di sela kunjungan kerja di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (6/1).

Wapres mengatakan, jika persoalan pembangunan Tondo 2 ini tidak selesai dalam batas waktu tersebut, maka akan diambil alternatif kedua yakni pembangunan hunian tetap di Pombewe. Menurutnya, lahan pembangunan hunian tetap di Pombewe ini sudah clear and clean sehingga bisa langsung dilakukan pembangunan.

Sementara Tondo 2, meski lahan sudah tersedia, tetapi masih ada persoalan kepemilikan lahan yang belum rampung. Sehingga pembangunan harus menunggu lahan rampung.

"Andai kata itu tidak clear, alternatif pembangunan sudah tersedia, yang tanahnya sudah tidak ada persoalan lahannya yaitu di Pombewe, agak sedikit jauh tetapi tidak terlalu jauh dan pembangunan akan dibangun dengan fasilitas yang lengkap," kata Wapres.

Ia memastikan, pembangunan hunian tetap bagi penyintas nantinya akan dilengkapi dengan infrastruktur dan transportasi yang memadai. Sehingga pembangunan hunian tetap akan dibangun sebagai daerah baru, tidak hanya pemukiman tetapi juga seperti 'smart village'

Ia menyatakan, konsep 'smart village' ini nantinya akan ditata dan diberikan tempat kegiatan usaha secara lengkap.

"Model ini kita kembangkan dalam rangka supaya mereka tidak kehilangan tempat usaha dan kegiatan ekonomi. Supaya tidak berlarut-larut maka hari ini diselesaikan mereka yang belum memperoleh hunian tetap segera terselesaikan," kata Wapres.

Kiai Ma'ruf menyebut, kebutuhan hunian tetap bagi penyintas bencana gempa yang terjadi pada 2018 ini kurang sekitar 3.000 dari sebelumnya 9.800 yang sudah divalidasi. "Tinggal hanya beberapa persen, yang diperkirakan Februari selesai," ujarnya.

Pada saat tinjauan, Wapres juga menyerahkan secara simbolis sertifikat hak atas tanah bagi penerima bantuan hunian tetap penyintas bencana Sulawesi Tengah. Di antaranya, hunian tetap 1 di Tondo, Mantikulore Kota Palu sebanyak 952 bidang melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2020 sebanyak 864 bidang dan 88 bidang untuk tahun anggaran 2021.

Lalu Hunian Tetap Duyu di Kelurahan Duyu, Tatanga Kota Palu sebanyak 230 bidang melalui Program Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2021.

Kemudian Hunian Tetap Pombewe di Desa Pombewe, Sigi sebanyak 693 bidang,  melalui Program Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2020 sebanyak 34 bidang tahun 2021 sebanyak 659 bidang.

Sebelumnya, Wapres beberapa masalah yang membuat pembangunan hunian tetap di Tondo Dua tertunda. Berdasarkan informasi yang ia terima, alasan pertama, adalah menyangkut klaim-klaim lahan dari masyarakat.

Kedua, adanya rencana wali kota yg akan membangun kota satelit sehingga kemudian terkendala. Selain itu, Wapres menyebut, ada lahan yang sudah tersedia di Pombewe untuk hunian tetap, tetapi terkendala karena letaknya agak jauh.

"Walaupun dari pihak PUPR untuk fasilitas penyediaan jalan dan sebagainya itu sudah bisa mereka menyiapkan tapi terkendala juga oleh masyarakat yang tidak ingin dipindahkan ke daerah itu karena mereka umumnya para nelayan sehingga tidak mau terlalu jauh dari tempat mereka bekerja," ujar Wapres.

Ikuti Whatsapp Channel Republika