REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 5 triliun pada tahun ini. Adapun penyaluran PMN dari pemerintah ini akan digunakan untuk mendorong sektor UKM secara komersial dan penugasan khusus.
Direktur Eksekutif LPEI Rijani Tirtoso mengatakan pada tahun lalu penyaluran PMN telah mengakselerasi pembiayaan sebesar Rp 84 triliun meliputi penjaminan pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 13 triliun dan asuransi sebesar Rp 11 triliun. “PMN telah membantu LPEI mampu mengakselerasi pembiayaan hingga Rp 84 triliun, penjaminan termasuk PEN sebesar Rp 13 triliun, asuransi Rp 11 triliun, serta penciptaan eksportir baru dan enam program Desa Devisa dengan 27 desa binaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/1/2022).
Menurutnya sejak 2010 sampai 2021 LPEI mendapatkan PMN sebesar Rp 28,7 triliun untuk menguatkan modal dan meningkatkan kapasitas usaha. “Bagi negara, LPEI telah menghasilkan kontribusi PNBP kepada negara dengan total sebesar Rp 1,4 triliun, keseluruhannya pada periode 2010 hingga 2021,” ucapnya.
Rijani menyebut atas pembiayaan yang yang disalurkan pada 2021, LPEI memiliki development impact seperti peningkatan investasi 2,5 kali atau Rp 212 triliun, peningkatan PB sebesar 2,5 kali atau senilai Rp 211 triliun, peningkatan ekspor hingga 3,6 kali atau senilai Rp 302 triliun, dan penyerapan tenaga kerja mencapai 51 orang per Rp 1 miliar pembiayaan yang disalurkan LPEI.
Ke depan lanjut Rijani adanya pencapaian tersebut, LPEI berupaya mengoptimalkan PMN yang diterima untuk meningkatkan perekonomian negara melalui ekspor. “Kami akan secara maksimal menyalurkan PMN baik yang sifatnya komersial maupun penugasan khusus seperti PKE Kawasan, UKM, trade finance, alat transportasi. Dari jasa konsultasi, LPEI akan menargetkan program kolaborasi rumah ekspor di empat wilayah, yaitu Solo, Jakarta, Makassar dan Surabaya, 100 eksportir baru UKM dan 10 Program Klaster Desa Devisa baru,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika