Pasar Legi Diresmikan 20 Januari, Bakal Dihadiri Menteri PUPR dan Ketua DPR
Rep: Binti Sholikah/ Red: Muhammad Fakhruddin
Aktivitas pedagang di Pasar Legi, Solo, Jawa Tengah, Jumat (14/1). Para pedagang sudah pindah dari pasar darurat dan mulai menempati bangunan baru Pasar Legi. | Foto: Republika/Binti Sholikah
REPUBLIKA.CO.ID,SOLO -- Pasar Legi di Solo, Jawa Tengah, rencananya bakal diresmikan pada Kamis (20/1). Peresmian bangunan baru pasar yang terbakar pada Oktober 2018 tersebut rencananya dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Ketua DPR RI Puan Maharani.
Sejak pekan lalu, para pedagang sudah pindah dari pasar darurat dan masuk ke dalam bangunan baru Pasar Legi. Namun, sebagian los maupun kios masih belum ditempati.
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan, peremian Pasar Legi menjadi agenda Kementerian PUPR lantaran anggaran pembangunan pasar tersebut menggunakan dana APBN melalui Kementerian PUPR. Terkait kehadiran Presiden RI Joko Widodo dalam peresmian Pasar Legi, Gibran belum bisa memastikan.
"(Presiden) Belum ada kepastian. Nanti saja sambil jalan. Pak Menteri PUPR, kalau Mbak Puan sejak tanggal 19 sudah keliling Solo Raya. Tapi nanti saya konfirmasi lagi satu per satu mendekati hari H," jelas Gibran kepada wartawan di Balai Kota Solo, Senin (17/1).
Menurutnya, acara peresmian Pasar Legi nantinya hanya seremonial secara sederhana dan cepat. Hal itu mengingat kondisi saat ini masih di tengah pandemi Covid-19.
"Ada seremonial. Acara cepat saja, nanti yang dibanyakin interaksi sama transaksi dengan pedagang saja," ungkapnya.
Selain itu, sejumlah nama juga masuk daftar undangan seperti mantan Wali Kota FX Hadi Rudyatmo, mantan Wakil Wali Kota Achmad Purnomo, dan mantan Kepala Dinas Perdagangan Subagiyo. Sebab, rencana revitalisasi Pasar Legi dimulai pada saat ketiganya masih menjabat.
Menjelang acara peresmian, Pemkot mengimbau agar para pedagang segera menempati kios maupun los di Pasar Legi. Jika dalam dua bulan kios atau los tidak ditempati, maka Pemkot akan mencabut surat hak penempatan (SHP) pedagang tersebut.
"Sudah disiapkan semua. Nanti kita bersihkan semua. Kan harus masuk semua, kalau tidak SHP-nya dicabut. Yang belum masuk itu kan pedagang-pedagang yang terlanjur ngontrak kios, mereka kebanyakan ngontrak sampai Oktober," pungkas Gibran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
