REPUBLIKA.CO.ID, MERANTI -- Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil menyatakan, sekitar 1.500 guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) akan disebar ke seluruh pelosok kabupaten itu.
Muhammad Adil di Selat panjang, Meranti, Provinsi Riau, Selasa (18/1/2022) mengatakan, upaya itu sebagai pemerataan guru di seluruh sekolah, sehingga tidak ada lagi sekolah yang kekurangan guru karena guru hanya menumpuk di wilayah perkotaan.
"Mereka ini akan kami sebar di seluruh sekolah yang masuk kewenangan kami," ujarnya.
Bupati Adil mengaku di wilayah pemerintahannya ada sekolah yang hanya memiliki satu guru PNS, yakni kepala sekolah yang sekaligus merangkap sebagai guru.
"Ke depannya tidak ada lagi yang seperti itu. Nanti setelah dibagi para guru PNS ini, kekurangannya akan ditutupi oleh guru non-PNS," ucapnya.
Dia juga menekankan untuk tenaga guru di Meranti harus menyandang sarjana dengan latar belakang pendidikan. Di luar disiplin ilmu itu, tidak akan diterima.
"Mungkin akan kami akomodir di tenaga untuk TU sekolah. Intinya bagaimana menciptakan Meranti cerdas. Jadi itu harus dimulai dari guru yang cerdas dulu, kemudian baru bisa melahirkan siswa yang cerdas," kata Adil.
Adil menargetkan nilai pendidikan Meranti harus bisa naik tingkat dalam Ujian Nasional (UN), di antara 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau.
"Kalau posisi Meranti masih di peringkat 12 dalam UN nanti, akan kamievaluasi lagi ke depannya. Targetnya kita bisa naik tingkat," ujarnya.
Sebelumnya Ketua Tim Evaluasi Tenaga Non-PNS Pemkab Kepulauan Meranti Sudandri Jauzah menuturkan pihaknya sedang menyeleksi tenaga non-PNS yang usai dievaluasi beberapa waktu lalu sebanyak 3.987 orang. Jumlah tersebut dikurangi tenaga satpol PP, tenaga kebersihan lapangan serta tenaga medis dan paramedis sebanyak 356 yang dievaluasi secara internal.
"Ujian hari pertama kemarin diikuti sebanyak 642 orang tenaga pendidik non-PNS (guru honorer)," kata Sudandri.
Baca: Ibu Kota Negara akan Pindah, Bagaimana Posisi Jakarta?
Namun dari jumlah 642 orang tersebut dikurangi 208 guru yang telah lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), yang atas izin bupati tidak perlu lagi mengikuti ujian tertulis evaluasi tenaga non-PNS.
"Untuk hari kedua peserta ujiannya sebanyak 1.320 orang, sedangkan sisanya akan ujian di hari ketiga," kata Sudandri.
Baca: Rumah Sakit di Cirebon Diminta Siaga Antisipasi Lonjakan Covid-19 Omicron
Baca: Dibahas 43 Hari, Pansus: Undang-Undang Ibu Kota Negara Ditunggu Investor
