REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri mengirim tim ke Papua untuk memastikan penganggaran dan kelanjutan beasiswa mahasiswa Papua di beberapa negara di luar negeri, seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan beberapa negara lainnya.
Tim tersebut terdiri dari Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuda, dan tim teknis berada di Jayapura untuk melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.
"Bapak Menteri Dalam Negeri menugaskan kami, untuk memastikan penganggaran beasiswa bagi mahasiswa yang tugas belajar di luar negeri," ujar Fatoni dikutip dari siaran pers Kemendagri, Rabu (2/2/2022).
Fatoni menegaskan, koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan program beasiswa luar negeri ini. Terlebih, peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu program prioritas utama Presiden Joko Widodo pada periode kedua masa kepemimpinannya.
Berdasarkan informasi yang diterima, lanjut Fatoni, pembayaran beasiswa luar negeri untuk tahun 2021 akan diselesaikan sesuai dengan invoice dari masing-masing universitas. Sementara buat kebutuhan beasiswa pada 2022 skema pembiayaannya sudah disiapkan.
Di lain sisi, Pemprov Papua perlu duduk bersama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk membahas dan menyepakati kelanjutan pembiayaan beasiswa mahasiswa Papua.
"Rencana Gubernur (Papua) dan bupati/wali kota akan melakukan rapat koordinasi tanggal 15 (sampai) 18 Februari 2022 membahas beasiswa ini (mahasiswa Papua)," kata Fatoni.
Permasalahan beasiswa mahasiswa Papua sebelumnya juga telah dibahas oleh kementerian/lembaga. Fatoni menjelaskan, penyelesaian persoalan ini telah dibahas Kemendagri bersama Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Atase Pendidikan di Kedubes Amerika, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Pemprov Papua.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua menyampaikan, keterlambatan pembayaran beasiswa tahun 2021 disebabkan oleh belum diserahkannya tagihan atau invoice untuk semester musim gugur dari pihak kampus kepada Pemprov Papua.
Selain itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua menuturkan, Pemprov Papua telah menganggarkan seluruh beasiswa untuk tahun 2021. Bahkan, kebutuhan beasiswa untuk tahun 2022 juga telah dianggarkan. "Yang belum dianggarkan, untuk beasiswa tahun 2023," ungkap Kepala BPKAD Provinsi Papua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika