REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN  — Menteri Kesehatan Jerman mengecam seruan partai oposisi untuk menangguhkan implementasi wajib vaksin Covid-19 bagi petugas kesehatan. Karl Lauterbach mengatakan seruan itu mengirimkan sinyal berbahaya seakan pemerintah menyerah pada unjuk rasa anti-vaksin.

Pada bulan Desember lalu parlemen Jerman menyetujui legislasi yang mewajibkan pegawai rumah sakit dan panti wreda divaksin virus corona. Oposisi partai Union yang moderat-sayap kanan turut mendukung rancangan undang-undang itu.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku pertengahan Maret mendatang, pegawai rumah sakit harus membuktikan sudah divaksin lengkap atau baru sembuh dari Covid-19. Tapi beberapa pekan terakhir sejumlah pemerintah daerah mengeluh mereka tidak memiliki sumber daya untuk mengimplementasikan undang-undang itu dan peraturannya juga tidak jelas.

Pada Senin (7/2/2022) kemarin gubernur Bavaria dari partai konservatif mengatakan setidaknya hingga sekarang ini ia berencana tidak mengimplementasikan undang-undang ini. Ia mengatakan salah satu alasannya karena kekurangan staf rumah sakit.

Pada surat kabar the Bild, juru bicara kebijakan bidang kesehatan The Union, Tino Sorge mengatakan pemerintah harus menerima peraturan baru itu "saat ini tidak terlalu dapat dipraktikan." Ia mendesak agar wajib vaksin di seluruh negeri ditunda "sampai pertanyaan inti hukum dan praktiknya terjawab."

Lauterbach mengatakan sikap oposisi "sangat problematik" dan mencatat tujuan kebijakan ini untuk melindungi pasien rentan. Bukan mencederai staf medis.

"Ini mengirim sinyal seolah-olah unjuk rasa melawan mandat vaksinasi fasilitas khusus lebih penting bagi kami, kami lebih memilih mencegah unjuk rasa dibanding melindungi rakyat (rentan)," kata Lauterbach, Selasa (8/2/2022).  

Menteri itu mengatakan selama berbulan-bulan pemerintah mengharapkan masyarakat mematuhi pembatasan sosial Covid-19. Ia menambahkan "sinyal yang sangat berbahaya" bagi gubernur yang mengindikasi peraturan tidak berlaku bagi mereka.

Berdasarkan hukum Jerman pemerintah negara bagian memiliki wewenang untuk tidak menerapkan peraturan itu. Lauterbach mengatakan ia berharap menemukan solusi dan terus mengerjakan "instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung implementasi" kebijakan wajib vaksin.

Ia memperingatkan asumsi salah mengenai varian Omicron yang sangat menular tapi menyebabkan gejala yang lebih ringan dibandingkan varian sebelumnya. Sehingga peraturan seakan-akan berlebihan.

Kemungkinan wajib vaksin bagi semua orang dewasa atau kelompok yang lebih tua masih belum pasti. Kanselir Olaf Scholz mendukung wajib vaksin bagi semua orang tapi pemerintahnya sendiri masih terpecah sehingga proposal kebijakan itu ada di tangan parlemen. Belum diketahui kapan dan apakah keputusan akan dibuat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika