REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, penyusunan APBN 2023 akan dilakukan dengan sangat hati-hati mengingat adanya ketidakpastian dari ancaman pandemi Covid-19. Hal ini disampaikannya saat konferensi pers usai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/2/2022).
“Jadi 2023 ini kita akan susun anggaran secara sangat hati-hati dengan satu, tetap memperhatikan ancaman pandemi yang kita harapkan semakin berubah menjadi endemi atau normal. Kedua, muncul tantangan baru yang harus kita waspadai,” jelas Sri Mulyani.
Dalam pemulihan ekonomi, Sri Mulyani menyebut Indonesia termasuk negara yang dapat pulih cukup cepat. GDP Indonesia secara level sudah mencapai pre-covid level atau bahkan di atasnya. Hal ini didukung oleh pemulihan dari sisi permintaan seperti konsumsi, investasi, dan ekspor, serta dari sisi produksi seperti manufaktur perdagangan dan konstruksi yang sudah mencapai pre-pandemic level.
“Ini adalah suatu pemulihan yang cukup cepat hanya 5 kuartal kita sudah bisa kembali ke GDP seperti sebelum terjadi musibah Covid-19,” ujar Menkeu.
Sri Mulyani melanjutkan, kebijakan ekonomi makro pada 2023 akan mendorong pemulihan yang tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga dari sumber-sumber pertumbuhan lainnya. “APBN tetap akan supportive, namun sekarang peranan dari non-APBN menjadi penting,” kata dia.
Ia menambahkan, kenaikan konsumsi, investasi, dan ekspor cukup tinggi, serta yang berasal dari institusi keuangan seperti perbankan. Sri Mulyani mengatakan, saat ini, perbankan memiliki dana pihak ketiga yang mencapai Rp 7.250 triliun dengan loan to deposit ratio hanya 77 persen. Menurutnya, perbankan memiliki ruang untuk mulai mendukung pemulihan ekonomi dengan menyalurkan kredit.
Dalam paparannya, Menkeu juga menyampaikan struktur atau postur APBN akan kembali mengikuti seperti sebelum terjadinya pandemi, yakni dengan postur defisit di bawah 3 persen.
“Kami nanti masih akan melakukan langkah-langkah untuk membuat detail dari KEM PPKF yang tentu nanti akan dipresentasikan di DPR, untuk kemudian menjadi bahan untuk menyusun RAPBN 2023 yang masih akan berjalan,” jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika