REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Sejak 2019, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menghadapi puluhan perkara kasus litigasi atau penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Dari 30 kasus besar, Pemkot Bogor disebut sudah menyelamatkan aset dan uang sejumlah Rp 1,5 triliun.
Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Alma Wiranta, mengatakan puluhan kasus sengketa tersebut meliputi sengketa tanah dan bangunan.
“Sejak 2019, perkara-perkara litigasi yang kami kumpulkan kurang lebih sekitar ada 30 kasus-kasus besar seperti (sengketa) Plaza Bogor, Pasar Tekum, gugatan perdata Angkahong, hingga masalah tanah, ada 30 itu berhasil kami selamatkan secara keperdataan dari sisi aset keuangan sekitar Rp 1,5 triliun,” kata Alma dalam keterangannya, Ahad (20/2).
Alma mengatakan, gugatan-gugatan tersebut sudah dipatahkan ketika para penggugag menggugat Pemkot Bogor. Sehingga pihaknya menyelamatkan aset dari sisi perkara litigasi.
Jumlah tersebut, sambung Alma, terdiri dalam bentuk uang dan dalam bentuk aset. Ia memerinci, dari 30 kasus yang disidangkan, untuk bentuk uang kurang lebih ada Rp 900 miliar. Sedangkan estimasi aset nilainya sekitar Rp 600 miliar.
Estimasi tersebut sudah didata berdasarkan gugatan keperdataan dan sudah berkekuatan hukum tetap. Namun, Alma mengakui, masih ada beberapa kasus lagi yang memang perlu penguatan.
“Tapi paling tidak itu sebagai bentuk transparansi kinerja Pemkot Bogor, Bagian Hukum sebagai tim hukum berharap kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk melindungi aset-aset pemerintah Kota Bogor di tahun 2022 juga akan lebih maksimal,” tegasnya.
Di sisi lain, ia mengaku masih ada perkara non-litigasi yang berkembang saat ini, yaitu persoalan mediasi. Lantsrsn banyak aset-aset yang timbul karena ada perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Dimana perjanjian kerjasama itu tidak terdata di Pemkot Bogor dan menimbulkan polemik.
“Itu yang menjadi prioritas kami dan program-program yang sudah berjalan selama ini, tentunya akan lebih transparansi lagi. Karena banyak dari sisi penyelamatan aset ini yang belum tersampaikan kepada seluruh masyarakat,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika