REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Sosial (Kemensos) masih belum tuntas menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) 2021 sebesar Rp 2 triliun lebih meski sudah menjalang akhir Februari 2022. Karena itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menjalin kerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk mempercepat penyaluran bansos Kartu Sembako secara tunai.
Risma menjelaskan, pagu anggaran bansos 2021 mencapai Rp 102.517.951.650.000. "Sebesar 2,1 persen dari pagu tersebut, masih membutuhkan penyaluran pada tahun 2022," kata Risma dalam siaran persnya, Senin (21/2). Artinya, masih ada 2,15 triliun dana bansos yang belum disalurkan.
Risma mengaku, pihaknya terus berupaya mempercepat penyaluran bansos tahun anggaran 2021 itu. Salah satu strateginya adalah menyalurkan bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako secara tunai dengan bantuan PT Pos Indonesia. "Kami sudah memutuskan untuk menyalurkan BPNT/Kartu Sembako secara tunai dengan melibatkan PT Pos Indonesia," kata Risma.
Risma bilang, mekanisme pencairan BPNT oleh PT Pos Indonesia tidak perlu menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Petugas Pos Indonesia akan langsung menyerahkan dana ke setiap rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pencairan bansos BPNT via Pos Indonesia ini juga bisa dirapel. "KPM bisa mencairkan bantuan sekaligus untuk tiga bulan," kata Risma.
Risma menjelaskan, bansos BPNT yang besarannya Rp 200 ribu per bulan memang dimungkinkan untuk dicairkan secara tunai. Hal ini mengacu pada Perpres Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. "Di Perpres nomor 63 tahun 2017 penerima bantuan tidak harus menerima dalam bentuk barang. Kalau mau ngambil uangnya dari ATM atau dari bank boleh. Jadi di Perpres itu indikasinya bisa uang tunai," kata eks Wali Kota Surabaya itu.
Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/1), Risma menargetkan dana bansos 2021 bisa tuntas disalurkan pada akhir Februari. Dia pun mengajak anggota Komisi VIII membantu penyaluran dana bansos tersisa itu. "Kalau bapak ibu berkenan, kita turun ke daerah pemilihan (dapil) bapak ibu. Nanti bapak ibu dampingi saat kita menyalurkan. Karena besar sekali (dana yang belum tersalurkan)," kata politisi PDIP itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika