AH Almas adalah seorang remaja putri yang berusia 18 tahun yang tinggal di Bengaluru, India. Sebagai siswi sekolah, pada suatu pagi di bulan Desember, dia bersama dua temannya pergi belajar di sebuah sekolah. Tapi begitu masuk ke ruang kelas, sang guru yang berada di ruangan itu langsung meneriaki mereka keras: “Keluar..!”

Gadis-gadis Muslim itu tidak diizinkan untuk duduk di dalam ruang kukiah karena mereka mengenakan hijab, atau jilbab.

“Ketika kami tiba di pintu kelas, guru mengatakan kami tidak bisa masuk dengan hijab,” kata Almas kepada Al Jazeera. "Dia meminta kami untuk mencopotnya."

Sejak itu, sekelompok enam siswi Muslim di sebuah perguruan tinggi wanita yang dikelola pemerintah di distrik Udupi di negara bagian Karnataka Indiapun diberlakukan sama. Mereka dipaksa harus duduk di luar kelas mereka karena pihak administrasi sekolahmenuduh mereka melanggar aturan dengan mengenakan jilbab, yang bukan bagian dari seragam.

Lalu, mahasiswa berinteraksi dengan awak media terkait larangan hijab di dalam ruang kelas di kampus mereka.

Tetapi para siswa memberi tahu Al Jazeera bahwa jilbab adalah bagian dari iman mereka dan mengenakannya adalah hak yang dijamin oleh hukum. Mereka telah mempertahankan sikap menantang bahkan ketika pemerintah diduga menggunakan “taktik tekanan” untuk memaksa mereka menyerah.

Gadis-gadis itu telah ditandai absen dari kelas mereka sejak 31 Desember meskipun mereka mengatakan bahwa mereka pergi ke Universitas Udupi setiap hari.

“Kami tidak akan mengalah, tidak mungkin,” Aliya Assadi, salah satu siswa, mengatakan kepada Al Jazeera.

Sebuah foto para siswa yang duduk di tangga di luar kelas mereka, mengenakan jilbab dan seragam kuliah, telah menjadi viral di media sosial.

“Karena foto inilah isu kami menjadi sorotan media,” kata Assadi.

Protes mereka membuat marah administrasi perguruan tinggi yang, menurut kelompok itu, memaksa mereka untuk menulis surat agar mengakui bahwa mereka telah tinggal di rumah dan sengaja tidak masuk kelas.

“Kami mencoba menolak tetapi kepala sekolah dan guru mengancam kami bahwa mereka akan menghancurkan karir kami,e”, ujar Muskan Zainab, siswa lain, saat bercerita kepada Al Jazeera.

Zainab mengatakan mereka senang "seluruh dunia" telah melihat mereka dipaksa untuk duduk di luar kelas, sehingga membuat klaim administrasi jatuh dari kebenerannya.

Namun, para siswa juga menghadapi penghinaan dan diskriminasi karena pembangkangan mereka.

“Harus berada di luar kelas sepanjang hari bukanlah hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Guru-guru kami dan sesama siswa mengejek kami. Mereka bertanya apa masalah kami melepas hijab. ‘Mengapa Anda tidak bisa mengikuti aturan saja?’ tanya mereka,” kata Almas kepada Al Jazeera.

“Salah satu teman saya jatuh sakit karena siksaan mental ini.”

Perguruan Tinggi Pra-Universitas Putri Pemerintah di Udupi, Karnataka tempat insiden itu terjadi [Al Jazeera]

Para siswa mengatakan mereka khawatir kehilangan poin untuk kehadiran yang diperlukan agar mereka diizinkan mengikuti ujian tahunan.

Kepala perguruan tinggi Rudre Gowda mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka tidak dapat mengizinkan siswa mengenakan jilbab di ruang kelas “karena itu bukan bagian dari seragam” dan bahwa administrasi mematuhi arahan kementerian pendidikan.

Gowda mengatakan ini adalah pertama kalinya masalah seperti itu muncul di perguruan tinggi, tetapi alumni mengatakan ini telah terjadi sebelumnya.

“Suatu ketika seorang guru menyuruh siswa berhijab duduk di lantai di tengah kelas dan menanggalkan jilbabnya. Kami menghadapi banyak penghinaan karena memilih untuk memakai jilbab. Tetapi pada saat itu, mereka mengizinkan kami di dalam ruang kelas,” Athiya, yang saat ini belajar di Universitas Manipal di Karnataka, mengatakan kepada Al Jazeera.

Larangan hijab ini telah memicu kemarahan di India, dengan mahasiswa dan kelompok hak asasi menuduh administrasi perguruan tinggi bias terhadap minoritas Muslim.

“Kami berdiri teguh dengan mereka dalam solidaritas dan dukungan mutlak. Kami menuntut agar mereka yang berada di pemerintahan yang melarang gadis Muslim mengenakan jilbab diskors dan gadis-gadis ini harus diizinkan memasuki ruang kelas mereka dengan jilbab mereka, harga diri dan martabat mereka,” aktivis Afreen Fatima, sekretaris Gerakan Persaudaraan di New Delhi, kepada Al Jazeera.

“Ini adalah Islamofobia. Itu apartheid,” katanya.

Sebuah asosiasi pengacara lokal telah menulis surat kepada pemerintah negara bagian, menuntut penyelidikan terhadap administrasi perguruan tinggi dan guru karena "melecehkan" para siswa.

“Penolakan pendidikan kepada siswa muda Muslim dan memaksa mereka untuk memilih antara mendapatkan pendidikan dan keyakinan mereka adalah masalah hak asasi manusia dan harus diperlakukan seperti itu,” tulis asosiasi itu dalam suratnya.

Campus Front of India (CFI), sebuah organisasi mahasiswa Muslim yang aktif di negara bagian India selatan, telah mendesak perguruan tinggi tersebut untuk mencabut aturannya tentang jilbab dan mengizinkan para mahasiswa untuk memakainya saat menghadiri kelas.

“Gadis-gadis itu menuntut hak-hak dasar mereka. Kami berdiri bersama mereka dalam perjuangan ini,” kata Aseel Akram, seorang anggota CFI di Udupi kepada Al Jazeera.

Badan mahasiswa bertemu dengan pejabat perguruan tinggi dan universitas untuk menyelesaikan masalah tersebut tetapi Akram mengatakan belum ada tindakan yang diambil. Dia menuduh perguruan tinggi dan otoritas distrik berada di bawah tekanan dari pemerintah negara bagian untuk menolak hak-hak gadis-gadis itu.

Karnataka diperintah oleh Partai Bharatiya Janata Party (BJP) Perdana Menteri Narendra Modi.

K Raghupati Bhat, seorang legislator BJP lokal yang juga mengepalai komite di Udupi, mengatakan kepada orang tua siswa dalam sebuah pertemuan bahwa perguruan tinggi akan melanjutkan dengan kode seragamnya, terlepas dari preferensi agama siswa.

Setelah kontroversi meletus di Udupi, mahasiswa di setidaknya dua perguruan tinggi lain di negara bagian itu, termasuk anggota sayap kanan Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP), mengadakan protes saat mereka mengenakan syal kunyit di dalam kampus, menuntut larangan jilbab. .

ABVP adalah kelompok mahasiswa yang berafiliasi dengan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), mentor ideologis sayap kanan BJP dengan jutaan anggota di seluruh India yang didedikasikan untuk tujuan mereka menciptakan negara etnis Hindu di India.

Selama bertahun-tahun, Karnataka telah melihat peningkatan kegiatan nasionalis Hindu dan penargetan minoritas agama negara, terutama Muslim dan Kristen.

Bulan lalu, majelis negara bagian Karnataka mengesahkan undang-undang yang secara efektif melarang konversi agama, dengan pemerintah BJP menuduh bahwa kelompok misionaris Kristen melakukan “pemindahan agama secara paksa” terhadap umat Hindu, sebuah tuduhan yang ditolak oleh para pemimpin agama Kristen.

Kembali ke perguruan tinggi di Udupi, gadis-gadis itu mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka akan terus menuntut hak-hak mereka.

“Kami tidak akan mengalah, tidak mungkin,” kata Assadi.

SUMBER: AL JAZEERA

Ikuti Whatsapp Channel Republika