REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Andi Agung meminta maaf terkait pembayaran gaji pegawai tenaga kependidikan (PTK) non-ASN yang terlambat dibayarkan. "Saya mohon maaf pada semua, terkait penggajian PTK non-ASN terlambat," katanya di Kota Batam, provinsi Kepri, Jumat (11/3/2022).

Dia menyatakan, keterlambatan pembayaran gaji PTK non-ASN karena masalah validasi administrasi. Andi yang baru menjabat sekitar tiga pekan, menyatakan, jajarannya harus melakukan validasi data PTK non-ASN yang menerima gaji. Andi tidak ingin, yang sudah tidak bekerja masih terdapat dalam data.

Keterlambatan penggajian PTK non-ASN yang terjadi pada awal 2022, menjadi pelajaran. Dia berharap, masalah itu tidak terulang pada tahun selanjutnya. Andi menegaskan, mulai tahun anggaran 2023, validasi data PTK non-ASN akan dilakukan sejak Desember 2022, agar tidak menghambat penggajian.

"Karena harus berkontrak, tiap tahun kami menandatangani kontrak, yang bersangkutan tandatangan, saya juga harus tandatangan. Pada intinya, Desember kami sudah lakukan validasi," kata mantan sekretaris Disdik Kota Batam tersebut.

Mengenai pembayaran gaji PTK non-ASN yang terlambat dua bulan, menurut Andi, hal itu telah mulai dibayarkan. "Kami bayarkan pada hari ini, yang dua bulan gaji tertunda kemarin. Paling lambat Senin," kata Andi.

Dia juga menyampaikan, Disdik Kepri berencana membuat aplikasi kenaikan pangkat demi mempermudah pelayanan kepada para guru untuk mendapatkan haknya. Selama ini, kata Andi, untuk mengurus kenaikan pangkat guru harus menyerahkan berkas tebal. Dengan adanya aplikasi, setiap guru cukup memasukkannya dalam folder khusus. "Ini baru wacana. Insya Allah akan terjadi," kata Andi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika