Bereskan Polemik Minyak Goreng, Kemendag Diminta Gerak Cepat
Rep: Bowo Pribadi/ Red: Muhammad Fakhruddin
Bereskan Polemik Minyak Goreng, Kemendag Diminta Gerak Cepat (ilustrasi). | Foto: ISTIMEWA
REPUBLIKA.CO.ID,UNGARAN -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) diminta untuk bergerak cepat mengambil tindakan, agar harga dan distribusi minyak goreng di tengah- tengah masyarakat benar- benar terkendali.
Dalam situasi seperti ini, Kemendag memegang peran penting dan menjadi kunci penentu untuk menyelesaikan problem kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng yang terus berkepanjangan.
“Saya mendorong Kementerian Perdagangan untuk cepat- cepat mengambil tindakan agar harga dan distribusi minyak goreng bisa terkendali,” ungkap Gubernur Jawa Tengah. Ganjar Pranowo saat dikonfirmasi di Kafe Loji Londo, Kelurahan Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Kamis (17/3/2022).
Menurutnya, Kemendag sebagai leading sector tidak boleh ‘lambat’ untuk mengurus problem minyak goreng ini. Karena di tangan kementerian perdagangan problem ini bisa diurai dengan cepat.
Di lain pihak, dukungan dan bantuan pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat untuk ikut mengendalikan distribusi dan harga minyak goreng di tengah masyarakat juga tidak pernah kurang.
Karena persoalan minyak goreng ini sudah berlangsung cukup lama, sehingga kecepatan mengambil tindakan sangat diperlukan. “Sebab persoalan minyak goreng ini juga dapat memengaruhi perekonomian,” tegasnya.
Lebih lanjut, kata Ganjar, daerah (Jawa Tengah) siap mendukung langkah- langkah yang diambil oleh Pemerinta tersebut. Namun yang menjadi persoalan pabriknya (produsen minyak goring) tidak ada di Jawa Tengah.
Selain itu, sistem distribusinya juga hanya mengikuti kebijakan dan keputusan Pusat. “Maka saya kira Menteri Perdagangan segera mengambil tindakan dan jangan terlambat, apalagi sebentar lagi Ramadhan dan nanti juga Lebaran,” tambahnya.
Di lain pihak, Ganjar juga menyampaikan, terkait dengan persoalan minyak goreng ini tidak pernah luput dari pantauannya. Selama ini ia juga terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat.
Bahkan saat mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Surakarta --beberapa waktu lalu—gubernur juga sudah menyampaikan secara langsung. Tak terkecuali saat Presiden menggelar briefing kepada para gubernurse-Indonesia di IKN Nusantara, akhir pekan lalu.
Intinya, untuk masalah minyak goreng ini juga menjadi salah satu poin penting yang disampaikan Presiden dan harus segera dibereskan. Pemerintah pusat akan memberikan kebijakan.
“Bahkan Presiden –sepulangnya dari IKN juga menggelar rapat dengan Kapolri. Kapolri sudah langsung mengambil tindakan cepat dan menurut saya ini ikhtiar- ikhtiar yang penting penting dalam menyikapi problem minyak goreng,” tandas Ganjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
