REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- DPRD Kota Bandung menyebut, pengisian kursi Wakil Wali Kota Bandung yang saat ini kosong tidak bisa dilakukan. Kondisi ini, disebabkan waktu pengajuan sudah berakhir pada Ahad (20/3/2022). Namun mereka masih menunggu informasi pasti terkait hal itu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sebelumnya, DPRD sudah mengajukan pelantikan Plt Wali Kota Bandung menjadi definitif namun hingga saat ini informasi tersebut belum jelas. Sedangkan di sisi yang lain pada tanggal 20 Maret merupakan batas pengajuan nama untuk mengisi kursi Wakil Wali Kota Bandung yang kosong karena Yana Mulyana menjadi Plt Wali Kota Bandung.
"Secara aturan begitu (tidak bisa diajukan, red). Kemarin hari Minggu kita masih nunggu informasi, kita tunggu Kemendagri secara administrasi udah lengkap (pengajuan Plt wali kota menjadi definitif) ada masalah apa?," ujar Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan di Bandung, Senin (21/3/2022).
Pihaknya sudah berupaya sejak satu pekan kemarin menemui pejabat di tingkat Provinsi Jawa Barat terkait rencana pelantikan dan lainnya. Namun, mereka mengungkapkan belum mendapatkan informasi apapun dari Kemendagri.
Selanjutnya, di pekan yang sama, pihaknya mendatangi Kemendagri dan belum mendapatkan informasi yang jelas terkait hal tersebut. Dia menyayangkan, proses pengajuan yang berlangsung lamban.
"Tentu DPRD menyayangkan keterlambatan ini ke Kemendagri. Kita berharap, ada informasi yang jelas batas waktu yang secara hitungan terakhir itu tanggal 20 Maret hari minggu kemarin," katanya.
Tedy mengaku, masih menunggu surat keputusan Kemendagri terkait pelantikan Plt Wali Kota Bandung menjadi definitif. "Hari ini masih menunggu terkait informasi SK penetapan Plt menjadi definitif," katanya.
Apabila proses pengajuan tersebut terus molor, maka merugikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebab, terdapat tugas-tugas yang dibebankan ke Wali Kota Bandung.
Dia menambahkan, pihaknya masih menunggu informasi dari Kemendagri terkait surat keputusan Plt Wali Kota Bandung menjadi Wali Kota Bandung definitif. Berdasarkan surat pengajuan yang disodorkan Kemendagri tidak terdapat masalah apapun terkait itu. "Bamus udah menanyakan hari ini, kita menunggu besok seperti apa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika