Rabu 23 Mar 2022 16:41 WIB

PIHC: Pasokan Pupuk Subsidi Lebihi Batas Minimum

Pupuk Indonesia terus berupaya dalam menjaga harga pupuk nonsubsidi.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Nidia Zuraya
Petani menabur pupuk bersubsidi di area persawahan (ilustrasi). PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) memastikan stok pupuk bersubsidi sampai saat ini masih melebihi batas minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.
Foto: Antara/Irwansyah Putra
Petani menabur pupuk bersubsidi di area persawahan (ilustrasi). PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) memastikan stok pupuk bersubsidi sampai saat ini masih melebihi batas minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) memastikan stok pupuk bersubsidi sampai saat ini masih melebihi batas minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Stok pupuk Urea dan NPK kami jamin cukup untuk saat ini, karena stok urea ada 179 persen di atas ketentuan minimum dan NPK 150 persen," kata Direktur Utama Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR yang ditayangkan dalam kanal Youtube, Selasa (22/3/2022).

Baca Juga

Bakir juga mengungkapkan bahwa stok pupuk yang didistribusikan Pupuk Indonesia pun masih 100 persen di atas ketentuan minimum yang ditetapkan pemerintah.

Dia merinci misalnya seperti stok pupuk SP-36 yang stoknya mencapai 177 persen di atas ketentuan minimum, selanjutnya ZA stoknya mencapai 209 persen, dan organik stoknya 110 persen di atas ketentuan minimum.

"Kami masih memiliki stok SP-36 itu sekitar 19.500 ton, ZA sekitar 24.700 ton, dan masih ada pupuk organik 35.000 ton. Itu pun masih di atas stok minimum," kata Bakir.

Selain itu, ia menambahkan, Pupuk Indonesia juga sudah memiliki beberapa upaya dalam menjaga harga pupuk nonsubsidi. Upaya tersebut diperlukan mengingat banyaknya ketidakpastian global yang berdampak pada bahan baku pupuk.

Salah satu upaya yang akan dilakukan demi menjaga stabilitas harga pupuk nonsubsidi melalui pembangunan 1.000 kios komersil. "Bagaimana kami bisa mengontrol harga komersil, sesuai dengan rekomendasi dari Komisi IV kami saat ini sedang membuat kios, 1000 kios komersil, biarkanlah kami menyelesaikan hal ini sehingga nanti masalah harga komersil bisa kita kontrol," katanya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan upaya agar petani tetap bisa menjangkau pupuk nonsubsidi di tengah banyaknya ketidakpastian yakni melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Jadi yang ditetapkan bukan subsidi tapi KUR subsidi, KUR-nya yang disubsidi untuk penggunaan itu (pupuk)," kata SYL.

Lebih lanjut Syahrul mengungkapkan memang beberapa harga bahan baku pupuk sudah mengalami peningkatan, hal ini seiring dengan invasi Rusia ke Ukraina yang merupakan sumber utama bahan baku pupuk di dunia.

Oleh karena itu, KUR untuk pemanfaatan pupuk nonsubsidi ini menjadi salah satu upaya menjaga harga di tengah ketidakpastian dunia."Harga pupuk naik karena fosfat di luar negeri naik 3 kali lipat, belum pengiriman, transportasi jadi masalah. Kemudian kita akan panen raya April-Mei, kalau panen biasanya harga turun, pupuk naik, ini menjadi pekerjaan saya," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement