REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Kementerian Ketenagakerjaan mempercepat program transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) dengan membangun satu Unit Pelaksana Teknik Pusat (UPTP) BLK di tiap provinsi. Sebab, saat ini baru 21 BLK di Indonesia yang tersebar 16 provinsi.
"Saya menilai keberadaan BLK perlu terus diperluas, sehingga pembinaan dan pelatihan berjenjang dapat dilakukan ke UPT Daerah dan BLK Komunitas binaannya," ujar Wapres, Kamis (24/3/2022)
Wapres pun mendorong sinergi Kemenaker dengan Pemerintah Daerah, termasuk dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung realisasi BLK UPTP baik sisi kuantitas dan juga kualitasnya.
Sebab, keberadaan BLK dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang terampil dan produktif. Salah satunya, melalui program vokasi yang diselenggarakan Badan Latihan Kerja (BLK) yang ada di berbagai daerah.
Ia mengatakan, BLK diharapkan mencetak tenaga kerja dengan keterampilan praktis dan siap kerja di berbagai industri. Sebab, keberhasilan pelatihan vokasi di BLK akan turut memberikan efek yang positif terhadap penurunan angka pengangguran, maupun kemajuan berbagai industri.
Wapres mengungkap, BPS mencatat angka pengangguran di Indonesia pada Agustus 2020 hingga Maret 2021 meningkat dari 5,2 persen menjadi sekitar tujuh persen.
"Ke depan, BLK diharapkan menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional maupun global," katanya.
Wapres melanjutkan, melalui BLK juga bisa mengatasi masalah linked and match ketenagakerjaan, yakni menjembatani para pencari kerja dengan permintaan pasar kerja. BLK juga berperan dalam membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja secara efektif dan efisien.
Wapres mengungkap, beberapa masalah mismatch dunia kerja yakni daya serap industri tidak sesuai dengan jumlah lulusan SMK dan kurikulum yang mismatch dengan kebutuhan industri. Selain itu, daerah belum memiliki peta industri sehingga program keahlian SMK belum sesuai dengan kebutuhan industri, dan terakhir, penyediaan sarana dan prasarana yang digunakan di laboratorium dan bengkel pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.
Ia meminta transformasi Balai Latihan Kerja menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP juga harus semakin nampak dalam penyelenggaran program dan pelatihan vokasi yang diberikan.
"Program pelatihan sangat penting bagi masyarakat yang akan terjun ke dunia kerja, maupun mereka yang ingin membangun usaha secara mandiri," katanya.
