REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menilai kinerja pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga mendekati akhir jabatan hanya bersifat "kosmetik" atau memoles dengan keindahan. Kinerja Anies dinilai minim kemajuan yang signifikan.
"Kami bisa menyimpulkan tidak ada program pembangunan Jakarta yang signifikan. Hanya sifatnya kosmetik-kosmetik yang cantik untuk menyembunyikan progres yang tidak signifikan ini," katanya, dalam seminar daring Lingkar Diskusi Indonesia di Jakarta, Kamis (24/3/2022).
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengungkapkan ada lima hal yang ia sebut sebagai kemunduran di Jakarta. Lima hal tersebut yakni transparansi anggaran, penuntasan banjir, program uang muka (DP) rumah nol persen, pembangunan fase lanjutan LRT Jakarta dan program untuk UMKM.
William mengungkapkan soal transparansi anggaran pihaknya merasa kesulitan memantau anggaran mulai proses penghitungan hingga hasil akhir dari anggaran itu. "Kami bisa melihat hanya anggaran yang sifatnya 'general' (umum) atau kami sebut sebagai pagu anggaran. Kami tidak bisa melihat komponen terkecil dari anggaran ketika proses anggaran itu sedang direncanakan," ucapnya.
Kedua, terkait pengendalian banjir yang ia sebut Anies belum melakukan penambahan normalisasi sungai sehingga prosesnya tersendat. Anies, kata dia, justru melakukan program yang dinilai tidak signifikan misalnya gerebek lumpur atau sumur resapan, begitu juga konsep naturalisasi juga belum dikerjakan.
"Padahal program ini (normalisasi) sudah didukung anggaran dan disahkan DPRD DKI bersama Pemprov DKI kurang lebih Rp 2 triliun selama Pak Anies menjabat," ucapnya.
Ketiga terkait DP nol persen dengan target saat kampanye mencapai 250 ribu, namun hingga kini baru mencapai 1.500 unit. "Jadi, tidak sampai angka satu persen. Bahkan kami ingat, itu target DP nol sempat ingin diturunkan menjadi 29 ribu unit," katanya.
Keempat, lanjut dia, soal kelanjutan fase kedua proyek LRT Jakarta belum dimulai. "Kami kembali lagi mempertanyakan bagaimana cara Anies menuntaskan masalah kemacetan di Jakarta," ucapnya.
Kelima, lanjut dia, soal program UMKM dengan target Oke Oce menciptakan 200 ribu wirausaha. "Pak Anies mengklaim sudah ada 285 ribu pendaftar Oke Oce artinya secara kertas sudah melampaui target tapi kalau diteliti lebih dalam ternyata itu adalah yang mendaftar bukan yang mendapatkan akses permodalan. Data kami yang dapat akses modal hanya enam ribu pendaftar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika