REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan tahap awal pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara dan infrastruktur pendukung di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tidak akan terhambat oleh permasalahan sengketa lahan. KSP berkomitmen mengawal proses pembebasan lahan agar berjalan cepat dan efektif.
"Isu pembebasan lahan akan jadi prioritas dan kita akan fokus habis-habisan untuk debottlenecking permasalahan pembebasan lahan ini. Apa pun yang menjadi masalah, akan kami selesaikan dan prosesnya harus cepat, selesai sebelum 16 Agustus 2024 tanpa melanggar hukum," kata Deputi I KSP, Febry Calvin Tetelepta, dikutip dari siaran pers KSP, pada Jumat (25/3).
Menurut Febry, proses pembebasan lahan menjadi kunci yang menentukan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung IKN. Partisipasi aktif dari pemerintah daerah menjadi penting dalam tahapan ini.
"Ada titik-titik permukiman masyarakat yang harus bergeser karena pembangunan jaringan air dan akses jalan IKN. Jadi, harus ada pendekatan yang baik, jangan sampai masyarakat tergusur. Walaupun negara sudah menyiapkan anggaran penggantian lahan, namun apa artinya uang kalau masyarakat belum legowo," kata Febry.
Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang berfokus pada pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dan intake Sungai Sepaku sebagai sumber daya air baku di IKN. Nantinya, sumber air baku akan dipompa ke kawasan IKN melalui pipa yang terbentang sepanjang 8 km.
Selain itu, pemerintah akan membangun danau atau embung di 19 lokasi di IKN untuk menampung kebutuhan air. Selain penyediaan sumber air baku, pemerintah akan memulai pembangunan akses jalan tol dari pelabuhan IHM menuju kawasan IKN untuk mendukung distribusi logistik.
Perjalanan dari Bandara Sepinggan menuju kawasan IKN akan dipersingkat dengan membangun tol yang akan dimulai dari km 11 Tol Balikpapan-Samarinda. "Kami akan adakan rapat per kluster dengan pihak Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) dan Ditjen Cipta Karya. Semua proses juga akan melibatkan pemda, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pihak aparat keamanan agar proses konstruksi berjalan cepat," kata Febry.
Febry telah melakukan kunjungan ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (23/3). Ia memantau proses pembangunan Zona 1A dan Zona 1B KIPP yang akan dimulai dari titik kontrol geodesi atau titik nol IKN.
Pembangunan KIPP IKN direncanakan terbagi menjadi empat zona, yaitu Zona 1A, Zona 1B, Zona 2, dan Zona 3. Zona 1A dan 1B itu akan menjadi titik lokasi pembangunan Istana Kepresidenan dan beberapa kantor kementerian, sementara zona lainnya masih dalam tahap perencanaan.
KIPP IKN akan dibangun di lahan seluas 6.000 hektare. Saat ini, proses pembangunan masih berfokus pada akses jalan dan pengadaan lahan.
"Percepatan sudah dimulai dengan pemasangan alat ukur titik geodesi di titik nol IKN. Titik ini adalah patokan dari keseluruhan koordinat pembangunan infrastruktur IKN," lanjut Febry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika