REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia memastikan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dilaksanakan dengan netral di tengah konflik antara negara-negara Barat dan Rusia terkait perang di Ukraina. Kementerian Luar Negeri menegaskan Presidensi G20 Indonesia 2022 bersifat imparsial dan netral.
Staf Khusus Menteri Luar Negeri (Menlu) RI untuk Penguatan Program-Program Prioritas, Dian Triansyah Djanin, mengungkapkan Indonesia menjalankan tugasnya sebagai Presidensi G20 berdasarkan aturan dan prosedur seperti presidensi sebelumnya. Dian yang juga juga Co-Sherpa G20 Indonesia, memastikan sebagai tuan rumah, Indonesia mengundang semua anggota G20 seperti apa yang dilakukan presidensi sebelumnya.
“Memang kewajiban Presidensi G20 untuk mengundang anggota semuanya,” kata Dian, dalam keterangan pers, Jumat (25/3/2022).
Menurut Dian, Indonesia melakukan konsultasi dengan semua anggota G20, seperti yang dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berbicara dengan semua anggota tentang apa yang perlu dilakukan terkait pemulihan ekonomi dan agenda prioritas. Dian mengatakan Presidensi G20 Indonesia 2022 fokus pada upaya menangani pemulihan ekonomi global yang menjadi prioritas bagi penduduk dunia.
“Karena saat ini dunia belum keluar dari krisis karena adanya pandemi COVID-19. Negara-negara berkembang masih sulit dalam memulihkan ekonominya. Dan kita mendorong pemulihan global,” kata Dian.
Presidensi G20 Indonesia, lanjut dia, diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan berjalan baik. KTT G20 dijadwalkan berlangsung di Pulau Bali pada Oktober 2022.
“Kita melakukan konsultasi dengan semua pihak agar Presidensi G20 Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Sebelumnya, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan Indonesia, yang akan menyelenggarakan KTT G20, menjadi medan tarik-menarik bagi Rusia dan AS terkait situasi di Ukraina. AS dan sekutunya meminta Indonesia sebagai Presiden G20 untuk mempertimbangkan keanggotaan Rusia.
“Australia mengancam tidak akan hadir dalam KTT bila Rusia hadir. Sementara Dubes Rusia mengonfirmasi kehadiran Presiden Putin di Indonesia,” kata Hikmahanto.
