REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan satu juta UMKM di Indonesia bisa masuk dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ia ingin, berbagai produk dalam negeri ini menjadi prioritas utama bagi instansi pemerintah dalam membelanjakan anggarannya.

Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan pembukaan rakornas transformasi digital dan pendataan lengkap Koperasi dan UMKM secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Senin (28/3/2022).

“Target satu juta UMKM untuk on boarding untuk masuk e-catalog LKPP harus dapat terlaksana secara tuntas di tahun ini. Ini penting sekali. Jangan sampai kemarin sudah saya sampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota, dan menteri, Dirut BUMN bahwa anggaran APBN, anggaran APBD, anggaran di BUMN semuanya harus difokuskan untuk membeli produk-produk dalam negeri, utamanya yang diproduksi oleh UMKM kita,” kata Jokowi.

Sebelumnya, saat menghadiri acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia pada Jumat (25/3), Jokowi menyampaikan kekesalannya terhadap berbagai instansi pemerintah baik itu kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah. Pasalnya tak sedikit kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah yang masih membeli barang-barang impor.

Jokowi menekankan agar instansi pemerintah lebih mengutamakan belanja produk dalam negeri. Sebab hal ini akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Yang paling gampang kita lakukan adalah bagaimana APBN, bagaimana APBD, anggaran BUMN itu bisa mentrigger pertumbuhan ekonomi kita sendiri. Caranya, ya kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli untuk bangga pada buatan kita sendiri, bangga buatan Indonesia," jelas Jokowi.

Jokowi pun mengaku kaget melihat pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah saat ini. Sebab tak sedikit anggaran yang digunakan untuk pembelian barang-barang impor.

Ia menyebut, pemerintah pusat memiliki anggaran belanja untuk pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 526 triliun. Sementara daerah memiliki anggaran sebesar Rp 535 triliun, dan BUMN sebesar Rp 420 triliun.

Karena itu, Jokowi menekankan kepada para jajarannya agar menggunakan anggarannya untuk belanja barang-barang dalam negeri. Bahkan, ia menyinggung akan mereshuffle jajaran kabinet jika tak mampu membelanjakan produk dalam negeri.

"BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita? Kementerian, sama saja tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah heeeeh saya itu, kayak gini gak bisa jalan," tegas Jokowi.

Menurut dia, belanja produk-produk dalam negeri merupakan hal yang mudah karena anggarannya juga sudah tersedia. Namun ia mengaku heran mengapa instansi pemerintah sulit membelanjakan anggarannya untuk produk buatan dalam negeri.

Jokowi pun memperingatkan agar belanja barang-barang impor tak lagi dilakukan. Sebab dengan membeli produk-produk dalam negeri maka akan membantu menciptakan investasi. Sehingga dapat mendorong pembukaan lapangan kerja yang bahkan bisa mencapai dua juta lapangan pekerjaan.

"Malah beli barang-barang impor mau kita terus-teruskan? Ndak. Ndak bisa. Kalau kita beli barang impor bayangkan bapak ibu kita beri pekerjaan ke negara lain duit kita capital outflow keluar, pekerjaan ada di sana bukan di sini coba kita belokkan semua ke sini," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika