REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menekankan, proses Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) onboarding ke ekosistem digital membutuhkan sebuah metode pendekatan, pemetaan dan sinergi lintas sektoral. Pasalnya, pemerintah saat ini mempunyai tugas berat untuk membuat 30 juta pelaku UMKM onboarding ke ekosistem digital pada 2024.
Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop Siti Azizah dalam kelompok kerja Digitalisasi Koperasi dan UMKM Menuju Ekonomi Digital dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM Tahun 2022, di Gedung SMESCO, Jakarta, Senin (28/3). Dalam kelompok kerja yang dipimpin olehnya, Kemenkop mengundang para pakar membagikan metode dan strategi untuk percepatan digitalisasi UMKM.
Selain itu, pihaknya juga mengundang pemerintah daerah yang memiliki e-commerce lokal yang berhasil untuk mengembangkan digitalisasi UMKM. "Working group ini diharapkan menghasilkan komitmen dari semua stakeholder dari semua yang hadir untuk pemetaan, strategi lintas sektoral untuk mewujudkan target 30 juta UMKM ke platform digital," kata Siti Azizah.
Menurutnya, saat ini diperlukan metode pendekatan untuk pelaku UMKM agar dapat go digital. Beberapa hal yang masih harus diperhatikan di antaranya literasi digital, kapasitas produksi, dan pola pikir dari kewirausahaan.
"Diharapkan pendekatan untuk digitalisasi UMKM ini holistik dari hulu ke hilir. Kita enggak bisa kerja sendiri, kita perlu kerja sama lintas stakeholders. Kita perlu menyusun roadmap untuk mewujudkan target 30 juta UMKM digital dan 1 juta UMKM masuk ke LKPP," tuturnya.
Asisten Deputi Koperasi dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianbIwan Faidi menilai, digitalisasi UMKM menjadi hal yang harus segera dilakukan. Pasalnya, nilai ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara atau mencapai 146 miliar dolar AS pada 2045.
"Memang onboard UMKM itu mudah, yang susah itu mendampingi mereka tetap jualan. Karena banyak UMKM yang masih belum melek digital dan kita harus mengajari dari hulu ke hilir. Adopsi teknologi dapat meningkatkan produktivitas UMKM," ujar Iwan.
Iwan menekankan, upaya peningkatan digitalisasi UMKM diharapkan dapat memperkuat daya saing UMKM yang ujungnya dapat berkontribusi pada perekonomian nasional. Di tempat yang sama, Chairman Indonesia E-Commerce Association (idEA) Bima Laga merasa bahwa keikutsertaan UMKM dalam ekosistem e-commerce akan menguatkan finansial dan daya saing mereka.
Hal ini karena pertumbuhan e-commerce mengalami kenaikan yang signifikan, atau mencapai 52 persen dari 2020 sampai 2021. Terjadi juga kenaikan transaksi selama hari belanja nasional selama 2019 sampai 2021 sebesar 99 persen. Tak berhenti di situ, transaksi e-commerce juga dipredikasi masih akan meningkat sampai 2025.
"Yang perlu dilakukan sekarang ialah kolaborasi untuk mendigitalisasikan UMKM. Salah satu contoh nyata kolaborasi itu ada di Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, di mana sudah ada 9,9 juta pelaku UMKM onboarding di platform e-commerce," tegas Bima.
Sementara itu, CEO Wahyoo Peter Shearer menuturkan bahwa kunci untuk mempercepat digitalisasi UMKM ialah mengerti dan mendampingi para pelaku UMKM. Hal inilah yang dilakukan oleh pihaknya selama 4 tahun sehingga saat ini terdapat 18 ribu mitra UMKM kuliner yang terdaftar di Wahyoo dan dapat memanfaatkan digitalisasi.
"Kami ingin membuat para UMKM mampu memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha mereka. Memang masalah utama UMKM kuliner ini human resource atau operasional karena mereka mengerjakan semuanya sendiri. Mereka juga enggak pernah kepikiran ekspansi karena berpikir ribet untuk ekspansi," ucap Peter.
"Kami mencoba untuk lebih mengerti UMKM kuliner kami. Jadi kita harus mengerti kesulitan mereka di mana mereka itu tidak mengerti soal teknologi. Jadi kami meminta mereka siapkan beberapa hal yang mereka mampu siapkan, sedangkan teknologi akan kami bantu. Inilah upaya kami untuk merangkul pelaku UMKM untuk mampu melakukan digital," ujar dia.
