Ahad 03 Apr 2022 11:09 WIB

Wapres Ungkap Upaya Pemerintah Hadapi Scarring Effect Pascapandemi

Pemerintah lakukan berbagai solusi untuk memperkuat kepercayaan diri pelaku ekonomi.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Fuji Pratiwi
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengungkap upaya pemerintah dalam menghadapi scarring effect yang diakibatkan oleh ketidakpastian ekonomi usai pandemi Covid-19.
Foto: Dok Republika
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengungkap upaya pemerintah dalam menghadapi scarring effect yang diakibatkan oleh ketidakpastian ekonomi usai pandemi Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengungkap upaya pemerintah dalam menghadapi scarring effect yang diakibatkan oleh ketidakpastian ekonomi usai pandemi Covid-19. Wapres mengakui pandemi telah mempengaruhi psikologis pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan untuk melakukan kegiatan ekonomi. 

Untuk itu, pemerintah telah melakukan berbagai solusi strategis dalam memperkuat kepercayaan diri pelaku ekonomi sebagai upaya pemulihan nasional. "Pemerintah mendorong lembaga keuangan untuk terus menyalurkan kredit, terutama kepada sektor-sektor prioritas seperti sektor pariwisata dan UMKM," ujar Wapres dalam siaran persnya di acara Economic Challenges Special Ramadan, Sabtu (2/4/2022).

Baca Juga

Wapres mengatakan, untuk mendorong dunia usaha dalam mempercepat pemanfaatan teknologi digital, dapat dilakukan dengan cara digitalisasi. Pemerintah pun memfasilitasi jutaan UMKM untuk mengaplikasikan digitalisasi dalam kegiatan usahanya.

Selanjutnya, Wapres yang juga merupakan Ketua Dewan Penasehat IAEI menuturkan, pemerintah juga terus mendorong peningkatan konsumsi masyarakat melalui berbagai upaya. Antara lain, dengan memperbesar anggaran defisit agar tersedia ruang fiskal dan memberikan relaksasi atau kelonggaran dalam pembiayaan bagi para pelaku ekonomi untuk mempertahankan konsumsi masyarakat.

"Selain itu juga, pemerintah memfasilitasi perpanjangan restrukturisasi pembiayaan, direstrukturisasi," kata Wapres.

Wapres mengungkapkan, pemerintah juga setiap tahun memberikan tambahan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial untuk menjaga agar daya beli masyarakat tidak turun. "Pemerintah juga setiap tahun memberikan tambahan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial ini bagian daripada realokasi itu, selain untuk kesehatan, untuk pemulihan ekonomi dan juga untuk perlindungan sosial," ungkapnya.

Sementara, Ketua Umum IAEI yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, di tahun ini kepercayaan diri konsumen sudah tumbuh positif, terlihat dari indeks penjualan ritel. Menurutnya, upaya pemerintah seperti pemberian PPNBN untuk otomotif, ataupun penjualan rumah, dan pemberian bantuan sosial dapat memberikan booster untuk dapat kembali melakukan kegiatan konsumsi.

"Sekarang dengan pemulihan ekonomi penerimaan pajak mulai meningkat lagi. Pada 2020 kita mengalami kontraksi 18 persen, tahun lalu pertumbuhan pajak sudah di atas 23 persen. Tahun ini, 2022, dalam dua bulan penerimaan pajak, kita tumbuhnya di atas 30 persen. Jadi ini menunjukan scarring effect secara pelan dan pasti kita atasi," kata Sri Mulyani menjelaskan.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement