REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi, merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar menterinya berhenti berbicara soal perpanjangan masa jabatan presiden. Arwani mengatakan arahan tersebut menegaskan bahwa isu penundaan pemilu bukan berasal dari pemerintah.
"Menurut saya itu penegasan dari presiden bahwa isu tentang penundaan pemilu selain bukan dari berasal dari pemerintah, juga pemerintah tidak mengambil porsi itu, termasuk para menteri," kata Arwani kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).
Selain itu, Arwani menilai melalui pernyataan tersebut Jokowi ingin menegaskan agar para menteri fokus bekerja dan tidak terpengaruh dengan isu yang tidak korelatif dengan kinerja menteri. Kedua, Presiden Jokowi ingin agar para menterinya memperbaiki kinerja.
"Tentu menurut presiden ada capaian yang kurang, atau yang tidak sesuai harapan. Salah satunya mungkin soal minyak goreng," ujar dia.
Ia menambahkan, bisa jadi Jokowi akan me-reshuffle kabinetnya terkait pernyataannya tersebut. Namun menurutnya reshuflle dilakukan lebih kepada atas dasar kebutuhan.
"Biasanya reshuffle itu kan karena kebutuhan. Karena kebutuhan atas kurang maksimalnya kinerja atau ada kepentingan-kepentingan lain yang biasanya lebih kepada soal kinerja atau harapan dari presiden," ungkapnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi menegur jajaran menteri yang terus menerus memberikan pernyataannya terkait masalah penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi ingin seluruh jajarannya fokus dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi saat ini, seperti kenaikan harga kebutuhan pangan dan juga energi.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022) yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Rabu (6/4/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika