REPUBLIKA.CO.ID, YEREVAN— Armenia dan Azerbaijan pada Rabu (6/4/2022) setuju untuk melakukan perundingan perdamaian untuk menangani ketegangan menyangkut wilayah Nagorno-Karabakh di perbatasan kedua negara, kata kantor Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan.

Kantor Pashinyan mengeluarkan pernyataan itu setelah sang perdana menteri melakukan pembicaraan dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev di Brussels, Belgia.

"Perdana Menteri Armenia dan Presiden Azerbaijan memerintahkan para menteri luar negeri masing-masing untuk mulai mempersiapkan perundingan perdamaian antara kedua negara," bunyi pernyataan itu.

Kedua pemimpin juga sepakat bahwa pada akhir April mereka akan membentuk komisi bilateral yang akan mengurusi garis perbatasan, menurut pernyataan itu.

Ketua Dewan Eropa Charles Michel juga hadir pada pertemuan di Brussels tersebut. 

Pada 2020, pasukan Azerbaijan mendepak pasukan etnik Armenia dari banyak wilayah yang sebelumnya dikuasai etnik tersebut sejak 1990-an di Nagorno-Karabakh dan sekitarnya.

Setelah perang 2020 itu, Rusia menjadi penengah gencatan senjata. Armenia pada Maret menyatakan harapan bahwa Rusia akan mengambil langkah untuk membuat Azerbaijan menarik pasukan dari Nagorno-Karabakah. 

Penegakan hukum di daerah itu ditangani oleh pasukan Rusia. Azerbaijan menganggap Nagorno-Karabakah sebagai wilayahnya yang berdaulat.