REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lampung Memanggil menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD dan Pemprov Lampung, Rabu (13/4/2022) siang. Mereka mendesak masuk halaman kantor namun terhalang kawat berduri yang dipasang polisi.
Aksi para mahasiswa yang menuntut stabilitas harga bahan pokok kepada pemerintah pusat pada siang hari di tengah terik matahari tersebut, membuat empat mahasiswi jatuh pingsan. Mereka pingsan diduga karena dehiderasi. Empat mahasiswi tersebut dibawa mobil ambulan PMI yang telah siaga di dekat aksi.
Perwakilan elemen mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Lampung tersebut bergantian orasi menyuarakan tuntutan mereka. Mereka juga membaca puisi dan doa di depan pintu gerbang Kantor Pemprov Lampung. Aparat polisi dan anggota Satpol PP Pemprov Lampung membuat pagar betis di depan gerbang.
Demo mahasiswa dari pagi hingga pukul 14.00 WIB tersebut membuat akses jalan menuju Kantor Gubernur Lampung ditutup. Warga yang akan melintas dialihkan polisi ke jalur alternatif. Namun, sebagian pengendara motor masih ada yang sengaja melintas pagar pembatas.
Amir, perwakilan mahasiswa dari perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung mengatakan, aksi mahasiswa mewakili aspirasi masyarakat yang mengeluhkan naiknya harga bahan pokok seperti minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya, termasuk bahan bakar minyak.
“Kami meminta pemerintah pusat menurunkan harga-harga bahan pokok seperti minyak goreng, BBM, dan juga bahan pokok rakyat lainnya,” kata Amir, di sela-sela aksi unjuk rasa, Rabu (13//4/2022).
Mahasiswa terus mendesak agar bisa masuk halaman gedung DPRD dan Kantor Gubernur Lampung. Namun, pengamanan yang ketat ditambah dipasangnya kawat berduri menghalangi niat mahasiswa menerobos masuk gerbang. Aksi ini juga diikuti pengemudi ojol dan juga ibu-ibu pengajian.
Koordinator Aksi Imam Adi mengatakan, tuntutan pada aksi mahasiswa di Lampung yakni menolak kenaikan harga BBM, menuntut pemerintah segera menstabilisasi harga bahan pokok yang sudah naik dan menyengsarakan rakyat, dan segera reforma agraria.
Selain itu, ia meminta pemerintah segera mencabut Undang Undang Cipta Kerja, mempermudah akses kesehatan bagi rakyat, pendidikan gratis, dan hentikan kriminalisasi dan tindakan represif terhadap gerakan rakyat. “Tuntutan itu segera kami sampaikan kepada gubernur dan DPRD Lampung,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika