REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Menteri senior pemerintah Inggris membela Perdana Menteri Boris Johnson yang didenda karena melanggar peraturan pembatasan sosial Covid-19 yang diberlakukan pemerintahnya sendiri. Tekanan agar ia mengundurkan diri semakin menguat.
Polisi mendenda Johnson, istrinya Carrie dan menteri keuangannya Rishi Sunak karena melanggar peraturan Covid-19. Muncul gelombang kecaman termasuk dari keluarga pasien yang meninggal dunia sendiri di rumah sakit selama pandemi.
Awalnya Johnson tidak mengaku pada parlemen pernah menghadiri pesta selama karantina nasional atau lockdown diberlakukan. Tapi polisi menyelidiki 12 pertemuan setelah penyelidikan internal menemukan bukti staf perdana menteri menikmati pesta penuh alkohol selama lockdown.
Sejak itu Johnson mengaku hanya menghadiri sejumlah acara, meningkatkan kemungkinan ia dapat menerima lebih banyak denda. Pada Selasa (12/4/2022) kemarin ia mengaku tidak berniat melanggar peraturan yang diberlakukan pemerintahnya sendiri.
"Saya mengatakan perdana menteri individu tanpa cacat, kami semua memiliki cacat dengan berbagai cara, pertanyaan apakah seseorang melakukan ini dengan niat jahat," kata Menteri Transportasi Grant Shapps, Rabu (13/4/2022).
"Perdana menteri sangat malu dengannya, tapi saya pikir ia memiliki pekerjaan besar dan atas nama rakyat Inggris, atas nama dunia memerangi perang jahat ini," katanya.
Pesta alkohol di kediaman resmi perdana menteri mendorong banyak politisi dari Partai Konservatif yang Johnson pimpin mendorongnya mundur. Namun Johnson selamat dari tekanan itu setelah Rusia menginvasi Ukraina. Perhatian publik pun teralihkan ke perang tersebut.
Ia menjadi pemimpin Inggris pertama yang kedapatan melanggar hukum selama menjabat. Salah satu polisi Partai Konservatif, Nigel Mills mengatakan Johnson harus segera mundur.
"Saya tidak berpikir Perdana Menteri akan bertahan atau harus bertahan setelah melanggar hukum yang ia tetapkan, ia sudah didenda, saya tidak berpikir posisinya dapat dipertahankan," kata Mills pada BBC.
Ikuti Whatsapp Channel Republika