REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) belum dapat berkomentar banyak tentang isu rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan LPG 3 Kg.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan Pertalite dan LPG 3 Kg merupakan kewenangan penuh pemerintah mengingat keduanya merupakan subsidi dari pemerintah.

"Untuk penyesuaian harga BBM dan LPG bersubsidi merupakan kewenangan dari pemerintah," ujar Irto saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (15/4).

Sebelumnya, Vice President Corporate Communications Pertamina Fajriyah Usman mengatakan pemerintah dan Pertamina terus menjaga daya beli masyarakat agar perekonomian tetap tumbuh di tengah melonjaknya harga minyak mentah dunia sebagai dampak dari konflik Rusia dan Ukraina.

"Pemerintah telah memutuskan terus membantu masyarakat dengan menetapkan Pertalite sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), agar harganya tetap terjangkau di kisaran Rp 7.650 per liter," ujar Fajriyah dalam keterangan tertulis pada Senin (11/4).

Fajriyah menyebut pemerintah juga mensubsidi biosolar sehingga tetap Rp 5.150 per liter. Pertamina, lanjut Fajriyah, menyadari, di tengah kondisi global saat ini, tetap harus menjadi katalisator dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya dengan menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat dan memastikan kemampuan keuangan perusahaan dalam rangka menjamin suplai BBM kepada seluruh masyarakat sampai ke pelosok negeri. 

"Secara global, harga BBM dan LPG di Indonesia termasuk yang termurah di dunia karena disubsidi Pemerintah. Selain LPG 3 kg, harga Biosolar dan Pertalite pun dijaga stabil, tidak ada kenaikan," ucap Fajriyah.

Fajriyah menyebut hal ini untuk mendukung upaya stabilitas perekonomian nasional dan menghindari terjadinya kenaikan harga logistik, baik di angkutan barang maupun orang mengingat dua jenis produk ini merupakan BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, yaitu sebesar 83 persen dari total penjualan seluruh BBM retail Pertamina. 

"Baik Biosolar maupun Pertalite merupakan jenis BBM yang mendapatkan dukungan dari Pemerintah dalam bentuk subsidi atau kompensasi, sehingga harganya tetap," ungkap Fajriyah.

Fajriyah menyampaikan setiap 1 liter Biosolar yang dibeli masyarakat, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7.800. Nilai subsidi ini 150 persen atau 1,5 kali lebih tinggi dari harga yang dijual ke masyarakat sebesar Rp 5.150. 

Sedangkan setiap 1 liter Pertalite yang dibeli masyarakat, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 4 ribu sampai Rp 4.500 per liter. Nilai subsidi ini juga lebih dari 50 persen atau setengah dari harga jual ke masyarakat yang sebesar Rp 7.650. 

Fajriyah mengatakan harga rata-rata BBM Indonesia masih yang terendah di Asia. Di bawah Indonesia memang ada Malaysia yang harga BBMnya relatif lebih rendah karena adanya perbedaan nilai subsidi. 

Sedangkan apabila menelisik harga BBM di negara-negara maju, sudah jauh lebih tinggi lagi. Harga tertinggi adalah Hong Kong Rp 36.176 per liter, Finlandia Rp 34.741 per liter, Jerman Rp 34.454 per liter, Italia Rp 34.510 per liter, Norwegia Rp 33.162 per liter, Belanda Rp 33.018 per liter, Yunani Rp 32.733 per liter dan Portugal Rp 31.728 per liter. Harga tersebut berdasarkan kurs Rp 14.357 per dolar AS.

"Mengacu pada data dan fakta di atas, wajar jika banyak pihak menyebut harga BBM Pertamina masih tergolong yang terendah di dunia. Tak hanya BBM, untuk LPG pun sama. Setiap 1 tabung LPG  3 Kg yang dibeli masyarakat, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 33.750. Nilai subsidi ini pun lebih tinggi daripada harga jual LPG tersebut ke masyarakat," kata Fajriyah.

Sebagai informasi, per Februari 2022, harga jual LPG di Singapura sekitar Rp 32 ribu per kg, Filipina sekitar Rp 27 ribu per Kg dan Vietnam sekitar Rp 24 ribu per Kg. Untuk Thailand harga LPG Rp 10 ribu per Kg dan Malaysia Rp 6.500 per Kg, karena harga LPG di kedua negara tersebut saat ini disubsidi oleh pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika