REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia memerlukan utilisasi sumber energi alternatif untuk mengurangi impor bahan bakar minyak dan mencegah defisit neraca perdagangan di sektor migas."Produksi minyak terus menurun sementara konsumsi terus meningkat tentu berdampak pada peningkatan impor, defisit neraca perdagangan untuk komoditi di sektor migas. Oleh karena itu perlu utilisasi sumber energi alternatif untuk mengurangi impor BBM," ujarnya dalam acara 'Indonesia Solar Summit 2022' di Jakarta, Selasa (19/4/2022).

Pada 2021, pemerintah mencatat volume impor bahan bakar minyak menyentuh angka 29,79 juta ton atau atau naik 5,5 persen dibandingkan volume impor sepanjang Januari sampai Desember 2020 yang hanya sebanyak 21,93 juta ton.Apalagi kenaikan harga minyak dunia yang terjadi saat ini semakin menekan APBN karena nilai subsidi bahan bakar minyak akan menjadi lebih besar. 

Kondisi ini lantas menjadi momentum untuk mendorong pemanfaatan potensi energi baru terbarukan di Indonesia. Saat ini, pemerintah terus meningkatkan pemanfaatan air di berbagai daerah sebagai energi ramah lingkungan.

Hingga akhir 2021, bauran energi baru terbarukan telah mencapai 11,7 persen dari total energi nasional dan ditargetkan hingga 2025 mendatang penggunaan energi hijau bisa mencapai 23 persen. Airlangga mengatakan sumber energi yang memiliki potensi besar di Indonesia adalah energi surya dengan potensi mencapai 3.294 gigawatt.Saat ini kapasitas terpasang energi surya baru mencapai 200 megawatt, sehingga pemerintah terus mendorong pemanfaatan matahari ini sebagai sumber energi alternatif dan memberikan hasil positif terutama untuk diversifikasi energi.

"Pemerintah punya target penurunan emisi 956 juta ton di tahun 2050 di mana kontribusi PLTS diharapkan sebesar 180 gigawatt," kata Airlangga.

"Kerja keras dan langkah strategis tentunya diperlukan untuk mencapai target-target tersebut. Untuk mencapai target PLTS dibutuhkan dukungan, komitmen, dan kolaborasi dari para stakeholder, termasuk regulasi dari pemerintah pusat, daerah, lembaga pembiayaan, pengembang, dan para pelaku industri," tambahnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa sektor energi memiliki peran sentral terutama dalam menghadapi target netralitas karbon pada 2060.Menurutnya, PLTS mampu menjadi andalan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus bisa mendorong untuk menggerakkan ekonomi hijau, menciptakan kemampuan manufaktur baru, dan mendorong penciptaan lapangan kerja.

"Saya tentunya berharap kepada seluruh kepentingan untuk mengakselerasi pemanfaatan energi surya berupa PLTS utamanya di Pulau Jawa, PLTS terapung dan juga PLTS di bekas lahan tambang dan PLTS hidro dan hybrid, sehingga dapat mendorong pertumbuhan rantai pasok di dalam negeri baik investasi di tingkat hulu maupun hilir," papar Airlangga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika