REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI--Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi menemukan 18 bus angkutan mudik yang tidak laik jalan beroperasi di Terminal Kota Bekasi. Kepala terminal kota Bekasi, Wan Sudrajat mengatakan, belasan bus tersebut ditemukan dishub saat melakukan uji emisi kendaraan sejak tiga hari lalu.
"Pada hari pertama, petugas menemukan tujuh armada bus tidak laik jalan, hari berikutnya ada enam bus tidak laik jalan, dan hari ini ada lima bus" kata Wan kepada wartawan saat ditemui di Terminal Bekasi, Kamis (2/9).
Angkutan tersebut mengalami kerusakan fisik seperti kerusakan pada rem, kaca retak, wiper tidak berfungsi, ban halus, lampu mati, dan izin trayek yang telah habis.
Wan mengatakan, bus yang tidak laik jalan akan dipulangkan ke perusahaan otobus (PO) yang bersangkutan. Sebab kerusakan tersebut dapat mengancam keselamatan pemudik dan mengganggu kenyamanan para penumpang.
Menurut Wan, bus tidak laik jalan itu milik beberapa PO yang melayani rute Jawa Barat dan Sumatra, seperti PO Budiman, Primajasa, Lantara Jaya, dan PO Agung Jaya.
Wan menjelaskan, dalam satu hari terdapat sekitar 15 hingga 20 armada bus angkutan Lebaran yang menjalani uji emisi. Setiap kendaraan yang keluar dari Terminal Bekasi pada H-7 nantinya akan diperiksa surat keterangan laik jalan.
Jumlah angkutan Lebaran yang akan beroperasi di Terminal Bekasi sebanyak 937 armada bus. Dengan bus reguler sebanyak 684, 103 bus cadangan, dan 150 bus bantuan.
Disinggung mengenai kenaikan tarif angkutan Lebaran, Wan mengatakan tidak akan melebihi tarif angkutan Lebaran pada 2009. "Kenaikan tarif maksimal batas atas 25 persen dari tarif reguler sama seperti tahun lalu" tegas Wan.
Jika ada PO yang melanggar kenaikan tarif tersebut, kata Wan, maka pihaknya akan memberikan sanksi tegas, seperti pencabutan pembukuan trayek.
Dishub juga akan melakukan pendataan PO yang ada di Terminal Bekasi. Hal itu dilakukan untuk menghindari penjualan tiket yang armada busnya tidak berada di terminal melainkan di luar terminal seperti di pintu tol kota Bekasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika