Jokowi Lebaran di Yogya, Pemkot Siapkan Sarana Prasarana
Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Fernan Rahadi
Presiden Joko Widodo. | Foto: Antara/Hafidz Mubarak
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta pun menyebut sudah melakukan persiapan terkait kedatangan Presiden.
"Presiden akan berada di Kota Yogyakarta pada Idul Fitri, maka kami sudah mengantisipasi," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi di Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Kamis (28/4/2022).
Jokowi juga direncanakan akan menggelar shalat Idul Fitri di Kota Yogyakarta. Namun, Heroe menuturkan, pihaknya belum mendapatkan kepastian terkait di masjid mana Presiden akan melaksanakan ibadah shalat Idul Fitri.
"Semua tempat-tempat sudah siap semua, tidak hanya di balkot. Misalnya Pak Jokowi shalatnya di balkot, kemarin sudah kita kondisikan dan siapkan semua segala sesuatu yang diperlukan," ujar Heroe.
Selain itu, sarana dan prasarana untuk menyambut Presiden juga sudah disiapkan. Termasuk sistem pengamanan dari TNI/Polri selama Presiden berada di Kota Yogyakarta.
"Kita juga mempersiapkan berbagai macam sarana prasarana untuk kondisi darurat, dan mempersiapkan segala sesuatu yang mungkin diperlukan kaitannya dengan kunjungan Presiden tingkatan layanan untuk memenuhi standar," jelas Heroe.
Seperti diketahui, Jokowi diagendakan akan merayakan Idul Fitri di Yogyakarta tahun ini. Menurutnya, ia juga akan melakukan ibadah shalat Id di Yogyakarta.
“Kalau saya mudik itu di Solo. Tapi saya enggak ke Solo. Jadi saya ke Yogya. (Shalat Id di Yogya) insya Allah iya,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers usai meninjau proyek pembangunan sirkuit Formula E Ancol, Jakarta belum lama ini.
Belum diketahui berapa lama Jokowi akan berkunjung ke Yogyakarta saat Lebaran nanti. Meski berlebaran di Yogyakarta, Jokowi menyebut tak akan menyelenggarakan halal bihalal.
"Ndak ada. Seperti yang sudah saya sampaikan, untuk halal bihalal terutama yang menyangkut kerumunan orang banyak, pemerintah mengajak sebaiknya tidak. Utamanya untuk para pejabat," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
