REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ikut hadir dan berpidato dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar Partai Buruh di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (14/5/2022). Dalam pidatonya, Listyo menyebut peran buruh adalah faktor utama untuk memastikan kesuksesan investasi di Tanah Air.
"Bagi seluruh rekan-rekan buruh, teruslah berjuang, teruslah bergerak untuk mewujudkan harapan rekan-rekan buruh yang sejahtera. Pembangunan akan terus berjalan dan dukungan buruh menjadi faktor utama," kata Listyo dari atas podium, yang disaksikan ribuan massa Partai Buruh dari tribun.
Listyo menyebut, Indonesia saat ini sedang dalam masa peralihan dari negara konsumen menjadi negara produsen. Karena itu, investasi terus dilakukan demi membuka lapangan kerja baru.
"Dan tentunya, dibutuhkan dukungan rekan-rekan buruh untuk ikut berkontribusi di dalamnya," ujarnya.
Menurut Kapolri, membaiknya perekonomian Indonesia saat ini tak lepas dari kontribusi kaum buruh pada masa sulit selama dua tahun pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya sempat terkontraksi, kata Listyo, kini berhasil tumbuh di atas 5 persen.
"Angka ini jauh di atas pertumbuhan ekonomi negara-negara maju yang lain. Ini semua berkat partisipasi, kerja keras, keringat rekan-rekan buruh semua," kata Listyo.
"Oleh karena itu, kami mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan buruh," imbuhnya.
Dalam pidatonya, Listyo juga menyampaikan komitmen untuk menjaga hak buruh dalam menyampaikan aspirasi. Ia pun menilai, aksi Partai Buruh hari ini sesuai dengan aturan yang berlaku.
Untuk diketahui, Partai Buruh memperingati May Day dengan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, lalu mengumpulkan massa pendukung di Stadion Utama GBK. Dalam rangkaian acara ini, Partai Buruh mengusung 18 tuntutan.
1.Tolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
2. Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dll), BBM, dan gas
3. Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB
4. Tolak upah murah
5. Hapus outsourcing
6. Tolak kenaikan pajak PPn
7. Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran
8. Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan
9. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria
10. Setop kriminalisasi petani
11. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis
12. Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS
13. Pemberdayaan sektor informal;
14. Ratifikasi Konversi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja
15. Driver Ojol adalah pekerja, bukan mitra kerja yang tidak jelas hubungan kerjanya
16. Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang
17. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih)
18. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika