REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para menteri ekonomi negara-negara ASEAN bertemu dalam Asean Economic Minister's Special Meeting 2022 di Bali, Indonesia untuk membahas penguatan kerja sama ekonomi kawasan. Para negara anggota pun sepakat pertumbuhan ekonomi kawasan akan kembali ke dalam kondisi pra pandemi.

Dalam Joint Media Statement ASEAN, Rabu (18/5/2022), disebutkan AEM Special Meeting menyatakan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi yang akan segera pulih.

"Tingkat PDB di kawasan diperkirakan mencapai 4,9 persen tahun 2022 dan 5,2 persen tahun 2023," demikian pernyataan bersama tersebut.

Meski demikian, ASEAN menyadari, momentum pemulihan dan prospek pertumbuhan kawasan itu rentan terhadap situasi geopolitik saat ini. Termasuk juga gangguan rantai pasokan, kelangkaan komoditas utama, dan tekanan inflasi.

Oleh karena itu, pertemuan tersebut menekankan perlunya ASEAN untuk tetap waspada dan mempercepat implementasi ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) untuk menghadapi tantangan global dan memastikan ekonomi ASEAN mampu bangkit kembali dengan lebih baik dan lebih kuat.

Lebih lanjut, ASEAN juga sepakat untuk kembali ke tujuan prinsip ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Hal itu untuk memperkuat  arsitektur regional yang terbuka, transparan, inklusif, dan berbasis aturan dengan ASEAN sebagai pusatnya.

Di sisi lain, pertemuan juga mendorong mitra eksternal untuk bekerja dengan ASEAN untuk melakukan kerja sama praktis di empat bidang. Di antaranya kerjasama maritim, konektivitas, pembangunan berkelanjutan, dan maupun kerja sama ekonomi lainnya yang memungkinkan.

Lebih lanjut, AEM Special Meeting juga menyatakan, potensi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement untuk menjadi kontributor yang signifikan bagi upaya pemulihan ekonomi pascapandemi.

Oleh karena itu, para menteri saling mendorong negara-negara angota RCEP lainnya untuk mempercepat ratifikasi Perjanjian RCEP. Rapat juga mengharapkan pembentukan Sekretariat RCEP secepatnya untuk memberikan dukungan kepada Komite Bersama RCEP dan badan-badan pendukungnya.

Sementara itu, para menteri juga mencatat munculnya tindakan sepihak terkait lingkungan dan perubahan iklim yang bisa mempengaruhi kegiatan perdagangan di kawasan. Karena itu, ASEAN menyoroti pentingnya menanggapi hasil kebijakan yang timbul dari interaksi antar kebijakan terkait lingkungan dan kegiatan perdagangan yang sejalan dengan hukum internasional.

Terakhir, para menteri juga telah membahas kerja sama industri berbasis sektor swasta di ASEAN. Pembahasan itu sebagai upaya kolektif untuk memperdalam integrasi ekonomi ASEAN, meningkatkan perdagangan ASEAN dan mitra eksternal serta memacu investasi dan konektivitas rantai pasok.

Langkah-langkah itu ditujukan untuk mendukung agenda dekarbonisasi ASEAN yang sejalan dengan cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025.

Terkait itu, Deputi Sekretaris Jenderal untuk Komunitas Ekonomi ASEAN, Satvinder Singh, menuturkan, transformasi energi di kawasan menjadi area yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan.

"Saya kira ada dua inisiatif besar yang akan dilakukan ASEAN di bawah kepemimpinan para menteri ekonomi," ujarnya.

Salah satunya mengenai rencana implementasi ekonomi sirkular yang akan dirilis pada kuartal IV tahun ini. Itu akan mendukung transformasi energi negara-negara ASEAN.

Selain itu, tentunya rencana besar untuk dekarbonisasi yang akan menjadi faktor penting dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Ikuti Whatsapp Channel Republika