REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagian warga Desa Wadas, Purworejo masih menempuh berbagai cara guna menolak pembangunan tambang andesit di wilayahnya. Baru-baru ini, mereka mendatangi dua ormas Islam terbesar di Indonesia untuk berkoordinasi sekaligus meminta bantuan.
Staf LBH Yogyakarta yang mendampingi warga Wadas dalam kunjungan itu, Dhanil Al Ghifary mengungkapkan, pada Kamis (19/5/2022) pagi, warga Wadas mengunjungi kantor PP Muhammadiyah. Warga Wadas bersama pendamping dari LBH Yogyakarta dan Walhi Yogyakarta berbincang dengan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas.
Selanjutnya, warga bersama pendamping dan perwakilan dari PP Muhammadiyah mengantarkan surat permohonan audiensi ke Sekretariat Negara. "Selain mengantarkan surat, warga Wadas juga menyampaikan sikap penolakan atas rencana pertambangan di Wadas kepada bidang pengaduan sekretariat negara agar disampaikan kepada Presiden Joko Widodo," kata Dhanil kepada Republika.co.id, Senin (23/5/2022).
Pada Jumat (20/5) pagi, warga Wadas bersama PP Muhammadiyah dan beberapa perwakilan jaringan nasional mengadakan diskusi publik. Para narasumbernya adalah warga Wadas, Busyro Muqoddas, dan aktivis HAM Asfinawati.
Sekitar pukul 14.00 WIB di hari yang sama, warga bersama pendamping berkunjung ke kantor PBNU. Di PBNU warga disambut oleh Ketua PBNU bidang hukum, Savic Ali dan Ketua PBNU bidang kesejahteraan rakyat, Alissa Wahid.
"Dalam forum tersebut, warga menyampaikan sikap tegas penolakan atas rencana pertambangan dan meminta PBNU supaya bersikap tegas dalam mengawal perjuangan warga Wadas yang semuanya adalah warga Nahdliyyin," ujar Dhanil.
Dhanil menyampaikan, kunjungan ke kantor PP Muhammadiyah dan PBNU berbuah komitmen dari dua ormas Islam terbesar di Tanah Air itu. Ia mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Muhammadiyah dan PBNU selama ini.
"Kalau dari PP Muhammadiyah siap membersamai perjuangan warga Wadas dan bergabung dengan jaringan lainnya yang sudah terlibat di kasus Wadas," kata
Dhanil.
Secara spesifik, Dhanil menyebut PBNU rencananya bakal menyiapkan strategi guna mengawal perjuangan warga Wadas penolak tambang andesit. "Kalau PBNU akan menyusun langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mendukung perjuangan warga Wadas yang sampai hari ini masih mempertahankan tanahnya dari rencana pertambangan. Utamanya PBNU mendorong agar tidak terjadi lagi tindakan-tindakan represif pemerintah seperti sebelum-sebelumnya," kata Dhanil.
Sebelumnya, PP Muhammadiyah menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait kasus kekerasan di Desa Wadas. Pertama, PP Muhammadiyah mendesak Kapolri melakukan investigasi dan memberikan sanksi kepada oknum aparat kepolisian yang diduga terlibat melakukan kekerasan terhadap warga, aktivis dan jurnalis.
Kedua, PP Muhammadiyah mendesak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Kepolisian menindaklanjuti temuan lapangan oleh Komnas HAM dan dugaan maladministrasi dalam pelayanan listrik/internet oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam menyikapi masalah di Desa Wadas Purworejo.
Ketiga, mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kepolisian supaya memiliki kearifan dan bijaksana dalam merespon aspirasi warga di Desa Wadas dan gerakan masyarakat sipil dengan menghentikan kontra-narasi di media sosial yang merugikan penyampaian aspirasi perjuangan lingkungan warga.
Keempat, PP Muhammadiyah meminta pemerintah pusat membuka akses informasi dan menjelaskan terkait SIUP Proyek Strategis Nasional. Terakhir, PP Muhammadiyah meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memitigasi secara serius, akuntabel, transparan, independen, dan profesional terkait dampak degradasi kualitas lingkungan hidup dan potensi kebencanaan yang diakibatkan oleh Proyek Strategis Nasional di seluruh Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika