REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjelaskan alasan setop ekspor listrik ke Singapura. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah Indonesia melakukan pelarangan ekspor listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) guna mengutamakan kebutuhan dalam negeri.
"Terkait pelarangan ekspor listrik, memang sekarang kita lagi fokus untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," kata Bahlil dalam keterangan pers, Selasa (31/5/2022).
Ia menambahkan, pemerintah juga sedang mendorong peningkatkan penggunaan EBT. Meski demikian, ia menilai keran diskusi dapat dibuka agar mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak.
Ia menyampaikan hal tersebut juga saat menerima kunjungan langsung dari Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong yang didampingi oleh Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta pada pekan lalu.
Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia saat ini fokus pada hilirisasi industri dan bagaimana memberikan nilai tambah bagi industri manufaktur, terutama untuk komoditi mineral. Bahlil menyampaikan bahwa Indonesia telah berhasil menghentikan ekspor ore nikel yang telah diinisiasinya sejak tahun 2020 lalu.
Disusul tahun ini untuk menghentikan ekspor bauksit dan timah pada 2023 mendatang. Menurutnya, ini peluang bersama dalam rangka hilirisasi.
"Belajar dari nikel, kita terlambat memulai sehingga dikalahkan oleh China, tapi untuk bauksit dan timah, saya belum buka ke negara manapun," katanya.
Jika berhasil, Indonesia akan menjadi pemain dunia khususnya untuk timah. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menjelaskan tentang perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang saat ini masih dalam proses.
Dalam melakukan pembangunan IKN ini, pemerintah Indonesia menggunakan konsep smart city yang ramah lingkungan. Bahlil menjelaskan bahwa Kementerian Investasi/BKPM berperan sebagai gerbang utama dalam menarik masuknya investasi ke Indonesia untuk menjadi bagian dari proyek pengembangan IKN tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika