REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Untuk mengkonsolidasikan Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM) dan sekaligus jelang Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo Jawa Tengah, Induk Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) menyelenggarakan Muhammadiyah Microfinance Summit II 2022 dan Rapat Anggota Tahunan Induk BTM. Kegiatan dengan tema “Membangun Kemandirian BTM dan Closed Loop Economy Muhammadiyah” itu akan digelar pada tanggal 23 – 25 Juni 2022 di Batu, Malang, Jawa Timur.
Selain akan diikuti 300 peserta dari jaringan BTM se-Indonesia, acara Muhammadiyah Microfinance Summit tersebut akan dihadiri oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan, Anwar Abbas; Ketua MEK-PPM, Herry Zudianto; Ketua Pusat BTM Jawa Tengah, Ahmad Sakhowi; Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki; anggota Komisi VI DPR-RI, Abdul Hakim Bafagih; Direktur KNEKS, Ahmad Juweni; Deputi Perkoperasian Kemenkop UKM, Ahmad Jabadi; Direktur LKM-OJK , Suparlan; Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Arif Hartawan; para direktur Lembaga Keuangan Syariah, para pakar ekonomi dan peneliti microfinance Indonesia.
Ketua Induk BTM Achmad Su’ud dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/6) mengatakan, acara Muhammadiyah Microfinance Summit merupakan kegiatan rutin Induk BTM setiap tahunnya. Namun, dikarenakan adanya pandemi Covid-19 maka pada tahun 2020 dan 2021 tidak diselenggarakan sama sekali. “Sementara animo jaringan BTM se-Indonesia terkait acara tersebut selalu menunggu dan menantikan forum tersebut sebagai bagian silaturahim dan konsolidasi antar-BTM,” kata Achmad Su’ud dalam rilis yang diterima Republika.co.id.
Ia menambahkan, Muhammadiyah Microfinance Summit II 2022 yang diselenggarakan oleh Induk BTM dipandang sangat strategis. Hal ini tidak lepas dari berbagai issu internal dan nasional dalam pengembangan jaringan BTM di seluruh Tanah Air selama ini.
Dari sisi internal, Su’ud menegaskan, sosialisasi GMM dalam mendirikan satu Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) satu BTM tak boleh berhenti begitu saja. Karena, keberadaan BTM sangat vital sebagai pusat keuangan Muhammadiyah di akar rumput.
Maka dari itu, kata Su’ud Induk BTM memohon kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan kebijakan yang konkret dalam membangun sinergi ekonomi, yaitu mendorong AUM menempatkan dananya sebesar 25 persen di seluruh jaringan BTM nasional.
“Kemudian untuk menguatkan GMM mengharap kepada Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MEK-PPM) untuk memperjuangkannya dalam sebuah keputusan Muktamar ke-48 di Solo, Jawa Tengah, pentingnya pembangunan ekonomi masyarakat berbasis BTM sebagai gerakan dakwah ekonomi, ”kata Su’ud.
Kemudian dari sisi nasional di tengah kondisi makro dan mikro ekonomi dan munculnya industri digitalisasi, keberadaan BTM dengan badan usaha koperasi baik berbasis Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) membuat BTM harus berbenah dan mengikuti arus perkembangan zaman. Ditambah dengan adanya regulasi-regulasi pemerintah seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Rancangan Undang-Undang Koperasi membuat BTM bisa menyikapinya dengan bijak dalam rangka membangun ekonomi yang berkemajuan tanpa menanggalkan konstitusi. “Semua itu akan dibahas di Muhammadiyah Microfinance Summit II 2022,” ujar Su’ud.
Sementara Ketua MEK-PM, Herry Zudianto menyambut positif acara di kota Batu Malang tersebut. Ia berharap kesuksesan BTM sebagai pusat dan closed loop economy Muhammadiyah tersebut bisa menjadi role model dan inspirasi bagi PDM-PDM yang selama ini belum memiliki Muhammadiyah.
“Saya rasa BTM adalah salah satu Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) yang sangat jelas tujuan dan manfaatnya serta hubungannya dengan Muhammadiyah maka perlu best practice-nya yang banyak menuai kesuksesan itu untuk diketahui dan menjadi miniatur closed loop economy Muhammadiyah,” tandas Herry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika