REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Sejak Taliban merebut kekuasaan pada Agustus tahun lalu, Afghanistan belum keluar dari krisis multidimensi. Untuk mengatasi krisis yang kian memburuk tersebut, Arab Saudi telah memberikan hibah sebesar 30 juta dolar AS untuk Dana Perwalian Kemanusiaan Afghanistan.
Saudi Press Agency (SPA), dalam laporannya pada Kamis (9/6/2022) mengungkapkan, hibah tersebut adalah upaya kemanusiaan Saudi untuk negara-negara bersaudara dan bersahabat. Dana Perwalian Kemanusiaan Afghanistan bekerja di bawah payung Bank Pembangunan Islam dalam koordinasi dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Dengan hibah tersebut, Saudi berharap bisa mengurangi penderitaan rakyat Afghanistan, termasuk memitigasi krisis kemanusiaan di sana. Hibah itu pun diharapkan dapat mencegah kemungkinan keruntuhan ekonomi yang berpotensi berdampak pada stabilitas serta perdamaian regional dan internasional.
Utusan OKI untuk Afghanistan Tariq Ali Bakheet mengatakan, sejauh ini dukungan yang diberikan Saudi untuk Dana Perwalian Kemanusiaan Afghanistan adalah yang terbesar. Bakheet mengungkapkan, OKI akan berkoordinasi dengan Bank Pembangunan Islam melalui kantor perwakilan OKI di Afghanistan untuk menyalurkan dana hibah itu ke proyek-proyek kemanusiaan di negara yang kini dipimpin pemerintahan Taliban tersebut. Kesehatan dan pendidikan menjadi dua bidang prioritas.
Menurut SPA, dukungan Saudi untuk berbagai proyek kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan pangan di Afghanistan selama beberapa dekade terakhir telah melebihi 266,5 juta dolar AS. Menurut PBB, saat ini lebih dari separuh populasi Afghanistan, yakni sekitar 24 juta warga, menghadapi kekurangan makanan parah. Sekitar 1 juta balita berpotensi meninggal akibat kelaparan akhir tahun ini.
Awal tahun ini Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menyerukan komunitas internasional untuk mempertahankan bantuannya untuk Afghanistan. Dia pun meminta aset milik Afghanistan yang dibekukan segera dicairkan. Guterres menekankan, hal itu perlu dilakukan agar krisis kemanusiaan di negara tersebut tak semakin jauh memburuk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika