REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan tidak ada target numerik dalam anggaran pertahanan pemerintahnya. Sebelumnya ia sudah berjanji akan menaikan anggaran pengeluaran pertahanan.
Di tengah invasi Rusia ke Ukraina dan semakin tegangnya situasi di Asia dengan uji coba rudal Korea Utara serta agresifnya China di kawasan. Kishida berjanji untuk memperkuat pertahanan dalam lima tahun ke depan.
Isu ini perkirakan akan menjadi fokus perhatian publik sebelum pemilihan majelis tingkat tinggi parlemen Jepang pada 10 Juli. Kampanye dimulai pada Senin (20/6/2022) lalu.
Dalam depat pemimpin partai-partai politik, Kishida ditanya berapa banyak anggara pertahanan yang rencananya ia keluarkan dan bagaimana ia membiayainya. Perdana menteri itu menjawa ia tidak menetapkan target numerik dan isu ini tidak dibahas dalam pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bulan lalu.
"Kami tidak pernah memiliki pembicaraan dengan target-target numerik di kepala kami (di saat pertemuan) apa yang telah kami ajukan adalah membangun kapabilitas pertahanan yang dibutuhkan selama lima tahun ke depan, sambil mengawasi apa yang terjadi di negara-negara lain," kata Kishida, Selasa (21/6/2022) kemarin.
"Kami bersiap untuk membeli apa yang dibutuhkan, akan menjadi jelas berapa banyak anggaran (pertahanan) yang akan kami butuhkan, dan kemudian, tergantung pada ukurang anggaran, kami perlu memikirkan bagaimana kami membiayainya," tambah perdana menteri.
Dalam beberapa pekan terakhir nilai mata uang yen terhadap dolar AS tergelincir ke titik terendah dalam 20 tahun. Hal ini akan menaikan harga barang-barang impor dan menekan dana pengadaan pemerintah.
Walaupun partai yang dipimpin Kishida Liberal Democratic Party (LDP) diperkirakan akan tampil baik dalam pemilihan bulan depan. Jajak pendapat terbaru menunjukkan dukungan pada perdana menteri itu turun, pemilih tidak senang dengan kenaikan harga barang-barang.
Karena tidak ada pemilihan nasional yang perlu digelar dalam tiga tahun ke depan. Kemenangan LDP akan membebaskan Kishida untuk mengatasi masalah-masalah kebijakan mulai dari melemahnya yen sampai merevisi konstitusi perang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika