REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan pihaknya mengajukan anggaran tambahan kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp 184 triliun guna memperkuat kekuatan militer Indonesia. Hal tersebut disampaikan Sjafrie dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

“Tambahan dana Rp 184 triliun. Kita usulkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas bahwa pagu indikatif yang diberikan kepada kita masih belum mencukupi kebutuhan prioritas,” kata Sjafrie kepada awak media usai menghadiri RDP.

Ia menjelaskan, pagu indikatif yang diberikan Kementerian Keuangan belum mencukupi untuk memenuhi sejumlah kebutuhan pertahanan nasional. Salah satu kebutuhan krusial yang tidak dapat dipenuhi jika hanya mengandalkan pagu indikatif saat ini ialah pembinaan personel TNI di seluruh wilayah Indonesia.

“Soal pembangunan kekuatan, kemudian perawatan personel, kesejahteraan personel yang tentunya akan digunakan oleh TNI serta juga oleh masing-masing markas besar angkatan untuk pembinaan kekuatan di lingkungan TNI,” ujar Sjafrie.

Ia menambahkan, biaya untuk perawatan alat utama sistem senjata (alutsista) serta rencana pembelian alat baru juga menjadi bagian dari alokasi anggaran tambahan yang diajukan. Sjafrie berharap permintaan tersebut dapat dipertimbangkan demi terwujudnya pertahanan Indonesia yang tangguh dan modern.

Ia juga memastikan bahwa anggaran tersebut akan digunakan secara tepat sasaran sehingga tingkat penyerapannya tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan. “Harga kedaulatan itu cukup tinggi nilainya,” kata Sjafrie.

Ikuti Whatsapp Channel Republika