REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan apresiasi atas kerja sama Kejaksaan Agung dan BPKP dalam mengungkap kasus yang terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero).
Dalam jumpa pers bersama, Kejaksaan Agung menetapkan dua tersangka baru, yakni ES saat menjabat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia dan SS selaku Direktur PT Mugi Rekso Abadi. Keduanya disebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp 8,8 triliun.
"Ini bukti bagaimana kita kalau mau berkolaborasi dengan baik sesama institusi pemerintah dan tentu dikelola secara profesional dan transparan, kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik buat negara dan bangsa," ujar Erick di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (27/6/2022).
Erick menyebut Kejaksaan Agung dan seluruh komponen Jampidsus bekerja 24 jam untuk memastikan hal-hal yang memang sudah disinkronisasi dan didukung sejak awal dengan audit investigasi dari jajaran BPKP di bawah kepemimpinan Muhammad Yusuf Ateh. Erick mengatakan, sejak awal Kementerian BUMN bersama Kejaksaan Agung dan BPKP berkomitmen untuk melakukan perbaikan menyeluruh pada perusahaan pelat merah.
"Program-program bersih-bersih BUMN tadi yang disampaikan Pak Jaksa Agung ini bukan program seperti istilahnya kita hanya ingin menangkap, tetapi yang terpenting bagaimana program ini kita memperbaiki sistem yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN," ucap Erick.
Erick menilai, upaya ini mungkin tidak dapat menghapus tindak korupsi secara total, namun setidaknya dapat meminimalisir dengan perbaikan sistem agar bisa berjalan secara berkelanjutan dan jangka panjang.
"Program ini juga bukan hanya program penangkapan tapi seperti disampaikan Pak Jaksa Agung bagaimana program ini bisa menyelamatkan merestrukturisasi dan sebuah solusi yang baik untuk kita semua," kata dia.
Erick mengatakan, penyelamatan terhadap Garuda serupa dengan upaya perbaikan yang pada Jiwasraya yang sejak 2006 tidak pernah diselesaikan. Namun, dengan dorongan dari Presiden Joko Widodo dan dengan kerja sama dari Kejaksaan Agung dan BPKP sejak awal, pemerintah bisa membuktikan perbaikan Jiwasraya sudah hampir menyeluruh.
"Belum sempurna tapi sudah ke arah yang baik, begitu pun ASABRI," kata Erick.
