REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi penambahan tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Wapres mengatakan, tujuan penambahan tiga DOB ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.
"Pemekaran itu kan salah satu upaya untuk memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat," ujar Wapres dalam keterangan yang dibagikan Sekretariat Wakil Presiden, Kamis (30/6).
Selama ini, kata Wapres, Papua yang wilayahnya terlalu luas membuat pelayanannya terlampau jauh. Hal ini membuat masyarakat kurang terlayani dengan baik. Karena itu, dengan dibentuknya provinsi baru diharapkan membuat pelayanan ke masyarakat lebih baik.
"Artinya dengan dibagi wilayah ini, jadi tidak jauh dari satu koordinasi menjadi koordinasi yang lebih dekat kepada masyarakat, ini tujuannya untuk lebih mudah melayani masyarakat dalam rangka mensejahterakan," ujar Wapres.
Pemerintah kata Wapres, berkomitmen pembentukan provinsi Papua ini untuk lebih mensejahterakan masyarakat Papua. Dia mengatakan, jajaran pimpinan daerah yang ditunjuk juga diutamakan orang asli Papua (OAP).
Dia menambahkan, keputusan penambahan tiga provinsi baru ini juga melalui berbagai kajian, termasuk dari DPR sebelum disahkan."DPR sudah melakukan berbagai penjajakan, sudah melakukan RDPU Rapat Dengar Pendapat Umum, kemudian sudah melakukan penjajakan di beberapa daerah di Papua bahkan sudah banyak, Gubernur sendiri sudah menandatangani persetujuannya," kata dia.
Meski demikian, Wapres mengakui masih ada pihak yang tidak menyetujui pembentukan DOB ini, tetapi jumlahnya tidak banyak. Pemerintah mengklaim, hasil penelitian yang dilakukan, lebih banyak masyarakat yang menginginkan pemekaran daerah.
"Menurut hasil penelitian, bahwa hasil berbagai penelitian di daerah (Papua) bahwa mereka mendukung adanya pemekaran. Karena mereka memang ingin lebih bisa terlayani lebih cepat, lebih baik," ujar dia.
Terkait hal tersebut, Wapres memastikan akan terus melakukan sosialisasi dan dialog bersama. "Upaya kita, pemerintah tentu akan terus melakukan sosialisasi dan dialog bersama mereka dan memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi kepada mereka," ujar Wapres.