REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Lembaga pemberi pinjaman Uni Eropa, European Investment Bank (EIB) mengajukan struktur pembiayaan yang sebelumnya digunakan pandemi Covid-19 untuk membantu rekonstruksi Ukraina. Dokumen EIB mencantumkan dana yang ditawarkan sekitar 100 miliar euro.
EU-Ukraine Gateway Trust Fund (E-U GTF) akan berupaya mendapatkan dana awal sebesar 20 miliar euro dari negara-negara Uni Eropa dan anggaran Uni Eropa dalam bentuk hibah, pinjaman dan jaminan.
Dalam dokumen tersebut disebutkan jaminan akan berdampak multilapis, mengarah pada proyek-proyek infrastruktur yang totalnya senilai 100 miliar dolar euro. Hampir setengahnya Ukraina membutuhkannya segera.
Proposal EIB diungkapkan pada Senin (4/7/2022), hari pertama Konferensi Internasional Pemulihan Ukraina di Swiss. Kegiatan itu bertujuan memberikan bantuan dan sumber daya pada Ukraina untuk pemulihan pasca-perang.
Usulan dana EIB akan digunakan seperti pembiayaan bantuan pandemi Covid-19 yakni menjamin pembiayaan pada perusahaan kecil sampai menengah. Dengan pembiayaan awal sebesar 25 miliar euro yang mengarah pada mobilisasi 200 miliar euro.
E-U GTF dapat berkontribusi pada pembangunan jembatan atau merenovasi layanan air atau limbah air, terutama bagi kota-kota yang populasinya bertambah karena imigrasi dari kota yang dibombardir selama invasi Rusia ke Ukraina.
Proyek-proyek juga dapat difokuskan untuk memfasilitasi ekspor Ukraina atau infrastruktur energi dan digital. EIB atau bank-bank pembangunan lainnya seperti KfW atau DFC dapat menarik dana atau menjamin investasi yang mereka awasi.
Dana juga dirancang untuk mendorong pihak swasta yang hendak berinvestasi di Ukraina tapi khawatir terlalu beresiko. Dengan menggunakan instrumen yang pernah digunakan sebelumnya artinya rencana dapat lebih cepat diimplementasikan.
Sehingga investasi mungkin sudah dapat disetujui pada akhir tahun. Rencana ini juga akan memperbolehkan pihak lain berkontribusi dan dapat dengan mudah ditingkakan skalanya.
Komisi Eropa harus memberikan asesmen awal pada usulan ini. Sebagian besar negara-negara Uni Eropa sudah menyetujuinya. Negara-negara Uni Eropa kemudian akan memutuskan apakah berkontribusi atau tidak.
